Sumbangan Dana Kampanye Dibatasi

TATAP MUKA: Jajaran KPU Kota Depok menyosialisasikan aturan laporan dana kampanye kepada partai pengusung atau tim pasangan calon walikota dan wakil walikota yang digelar di Hotel Bumi Wiyata, Jumat (21/8).
TATAP MUKA: Jajaran KPU Kota Depok menyosialisasikan aturan laporan dana kampanye kepada partai pengusung atau tim pasangan calon walikota dan wakil walikota yang digelar di Hotel Bumi Wiyata, Jumat (21/8).
TATAP MUKA: Jajaran KPU Kota Depok menyosialisasikan aturan laporan dana kampanye kepada partai pengusung atau tim pasangan calon walikota dan wakil walikota yang digelar di Hotel Bumi Wiyata, Jumat (21/8).

POJOKSATU.id, DEPOK- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok belum memutuskan batas besaran dana kampanye secara menyeluruh pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota Depok.

Komisioner KPU masih akan berunding dengan partai politik, partai pengusung, serta tim sukses paslon terkait batas besaran pengeluaran dana kampanye.

     “Selambat-lambatnya sebelum penyerahan laporan dana kampanye tahap pertama tanggal 26 Agustus, maka batas besaran dana pengeluaran kampanye akan ditetapkan. Masih harus kita rundingkan,” kata Komisioner KPU Ahmad Arif di sela ”Sosialisasi Kampanye dan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok 2015” di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Raya Margonda, Jumat (21/8).

Tahapan laporan dana kampanye ini, kata Arif, seperti yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015. “Penyerahan laporan awal dana kampanye 26 Agustus, kemudian penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye tanggal 16 Otober 2015, penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) pada 6 Desember,” katanya.

Selanjutnya KPU akan menyerahkan laporan audit LPPDK tersebut kepada kantor akuntan publik pada 7 hingga 22 Desember 2015. Kemudian pengumuman hasil audit dana kampanye 24 hingga 26 Desember 2015.


Sementara, terkait sumber dana kampanye terbagi tiga, antara lain dari pasangan calon itu sendiri, sumbangan dari partai politik atau gabungan parpol pengusung, serta sumbangan pihak lain.

“Untuk sumber dana kampanye tersebut dibatasi juga, bila sumbangan perorangan dibatasi hanya Rp50 juta, sedangkan dana sumbangan perusahaan atau yayasan dibatasi hanya Rp500 juta,” kata Arif.

KPU juga akan menanggung biaya kampanye. Untuk besaran anggaran kampanye yang sudah disiapkan KPU sekitar Rp3 miliar. “Kami akan lakukan kampanye berupa pemasangan spanduk, baliho paslon walikota dan wakil walikota (alat peraga kampanye), iklan di media masa. Bahkan hingga menggelar debat kandidat,” sambungnya.

Di bagian lain, Komisioner Panwaslu Kota Depok Elyas Tanta Ginting mengatakan, setelah adanya penetapan besaran dana kampanye secara menyuluruh, pihaknya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap hal tersebut.

Semua yang tercatat, baik badan atau perusahaan akan Panwaslu verifikasi. Seperti sumbangan dari pihak perseorangan yang hanya memiliki usaha ruko tetapi besarannya melebihi dari batas ketentuannya.

“Kami akan selidiki, sebab Panwaslu sifatnya kan pengawasan. Jika nantinya ditemukan ada dana yang menyimpang akan diselidiki dan dilakukan klarifikasi lebih lanjut,” kata Elyas. (ret/radardepok)