KPU Hapus 70 Ribu Data Pemilih

MEMANTAU: Komisioner KPU Nurhadi (ketiga dari kiri) melakukan monitoring ke PPK Cimanggis, Kamis (20/8).
MEMANTAU: Komisioner KPU Nurhadi (ketiga dari kiri) melakukan monitoring ke PPK Cimanggis, Kamis (20/8).
MEMANTAU: Komisioner KPU Nurhadi (ketiga dari kiri) melakukan monitoring ke PPK Cimanggis, Kamis (20/8).

POJOKSATU.id, DEPOK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok melakukan monitoring ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait proses input data pemilih hasil pencocokan dan penelitian ke sistem informasi data pemilih (Sidalih).

Komisioner KPU Nurhadi mengatakan, monitoring ke tingkat kecamatan guna memastikan kelancaran penginputan data pemilih ke Sidalih.

“Dari hasil monitoring, rata-rata dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) data sudah masuk. Tinggal proses penginputan ke Sidalih yang belum selesai,” kata Nurhadi kepada Radar Depok, Kamis (20/8).

Oleh sebab itu, pihaknya meminta seluruh PPK dan PPS untuk aktif jemput bola dan bekerja secara profesional, serta penuh dedikasi demi suksesnya Pilkada Depok 9 Desember 2015.


“Bila PPK, PPS masih ada kesulitan untuk sisa data yang belum terinput, bisa datang langsung ke kantor KPU,” sarannya.

Nurhadi juga meminta antara PPK dan PPS terus berkoordinasi dan bekerja secara tim. Sumber daya manusia (SDM) pemilu harus tangguh, bekerja sesuai aturan.

“Segala kendala bisa diatasi, jika terdapat tim yang kuat dan solid. Biasanya dalam perencanaan yang baik seringkali implementasinya tidak optimal  dikarenakan antara perencanaan dan implementasi ada jembatan yang terputus. Seperti kurangnya koordinasi dan komunikasi. Ini salah satu tujuan monitoring, membangun soliditas tim dan memberikan informasi ke masyarakat bahwa tahapan pilkada berjalan dengan baik,” kata dia.

Komisioner KPU lainnya, Suwarna, menambahkan, pihaknya telah menghapus 70.000 lebih pemilih yang tidak sesuai kriteria.

“Jumlah tersebut masih bisa berubah sampai ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Data yang dihapus adalah data yang bukan warga Depok, yang meninggal, data ganda, dan yang menjadi TNI atau Polri,” kata Suwarna.

Ketua PPK Cimanggis Ali Masykur menekankan kepada PPS supaya memaksimalkan sharing data dari PPK, agar dapat cepat diketahui seberapa banyak surat suara yang akan diturunkan ke setiap PPS.

“Jangan sampai kekurangan logistik seperti surat suara, karena data belum valid termasuk tambahannya,” kata Ali. (ret/radardepok)