KPU Tak Janji DPT Valid 100 Persen

PERSIAPAN : Petugas TPS sedang mempersiapkan lokasi pemilihan
PERSIAPAN : Petugas TPS sedang mempersiapkan lokasi pemilihan
PERSIAPAN : Petugas TPS sedang mempersiapkan lokasi pemilihan

Perubahan Data Penduduk Terjadi Sangat Cepat

POJOKSATU.id, DEPOK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menyebut bahwa hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Depok 2015, belum bisa dipastikan valid. Sebab, data yang ada di lapangan juga cenderung mengalami perubahan, meskipun dalam waktu yang singkat.
Ini tak ditampik oleh Anggota KPU Kota Depok, Nana Shobarna. Menurutnya, data pemilih merupakan salah satu hal yang cenderung mengalami perubahan dengan cepat.
Guna mencapai data yang valid, dipastikan akan muncul sejumlah kecil persen margin error. “Pasti sedikit ada kesalahan, karena memang data penduduk perubahannya sangat cepat,” katanya kepada Radar Depok.
Sebab itu, dirinya meminta kepada masyarakat untuk bisa berperan aktif guna memastikan namanya masuk dalam daftar pemilih nantinya.

“Kami dari KPU harapkan masyarakat bisa berperan aktif untuk mengecek dirinya atau keluarganya. Masuk dalam daftar pemilih atau tidak,” harapnya.

Ia juga meminta kepada Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) yang ada di setiap kelurahan, untuk bisa berkerja keras demi memastikan data yang mereka input ke sistem data pemilih (sidalih) sudah akurat.
Adanya sejumlah kebijakan toleransi, sebut Nana, seperti diperbolehkannya masyarakat datang mencoblos dengan membawa KTP, tentunya untuk mengakomodir suara masyarakat yang belum sempat tercover masuk dalam DPT.
“Tapi saya harapnya masyarakat bisa datang ke TPS karena memang namanya masuk ke dalam DPT,” tegas dia.
Terpisah, Direktur Indonesia Sosial Media Politica, Aprikie Putra Wijaya mengungkapkan, perubahan data memang sangat cepat.
Karenanya, kata dia, masyarakat sangat berperan besar dalam memastikan dirinya masuk ke dalam DPT. “Daftar pemilih memang cenderung mengalami perubahan yang cepat,” katanya.
Ia mewanti-wanti agar jangan sampai ada oknum yang tak bertanggungjawab, memanfaatkan data tersebut sebagai alat untuk mengacaukan jalannya pilkada.
“Jangan sampai protesnya ketika calon ditetapkan, itu akan menimbulkan konflik yang tentunya akan berujung ke sengeketa,” tandasnya. (yan/radardepok)