Data Jumlah Penduduk Depok Berbeda

Tata Jumantara Kepala Badan Pusat Statistik Kota Depok
Tata Jumantara  Kepala Badan Pusat Statistik  Kota Depok
Tata Jumantara
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Depok

POJOKSATU.id, DEPOK – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok melansir jumlah penduduk Depok hingga akhir 2014, yaitu 2.033.000 jiwa sesuai hasil sensus penduduk sepuluh tahun sekali. Hasil tersebut ternyata berbeda dengan data yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yakni 2.040.000 jiwa.

Kepala BPS Kota Depok, Tata Jumantara menyebutkan, jumlah penduduk berdasarkan data BPS dengan Disdukcapil harus berbeda. Alasannya, bila BPS menghitung penduduk sesuai sensus. Artinya masyarakat telah tinggal di Depok selama enam bulan maka telah menjadi warga.

      “Sedangkan Disdukcapil sesuai KTP maupun administrasi. Sangat berbeda karena memakai dua metode berbeda pula,” tutur Tata kepada Radar Depok, kemarin.

Lanjut Tata perbedaan tertsebut itu di alami oleh Setiap daerah karena antara Disdukcapil dengan BPS merupakan dua intansi yang sangat berbeda yaiktu intansi kedaerah dan intansi pusat.    “Jadi Justru yang aneh kalau sama karena antara program daerah dengan pusat itu beda, kalau seandainya ada program pusat seperti BPJS jamkesma dan lainnya itu di ambil data kependudukan dari BPS,” ungkap Tata.

Selain itu BPS Juga membantu setiap program pusat yang tidak tercafer oleh Disdukcapil seperti pendataan keluarga miskin dan sensus tentang ekonomi dan pertanian itu di lakukan oleh BPS. Dan bahkan Jumlah penduduk Indonesiapun itu di ambil dari data BPS.


”Semua data pertanian, ekonomi secara statistik BPS  yang pegang dan bahkan jumlah penduduk indonesia keseluruhan pun di ambil dari data BPS,” tutur Tata.

Program dari Pemerintah Daerah yang tidak berlandaskan kepada KTP maka akan di ambil data penduduk dari BPS,hal itu di lakukan karena Disdukcapil tidak memilik data lengkap terkait dengan Jumlah penduduk yang tidak memiliki KTP.

”Ada juga masyakat yang belum buar KTP depok itu kan tidak terhitung penduduk,sedangkan BPS menganggap itu penduduk Depok,” jelasnya.

Tata juga menambahkan dan dalam aturan BPJS bahwa penduduk asing pun yang telah tinggal di Depok selama enam bulan itu termasuk penduduk Depok, karena aturan tersebut tidak hanya indonesia tapi juga berlaku internasional.(kan/radardepok)