Pilkada Rawan Digugat

PENGAMAT POLITIK
PENGAMAT POLITIK
PENGAMAT POLITIK

POJOKSATU.id, DEPOK – Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 dinilai belum maksimal, bahkan dianggap semrawut. Namun hal tersebut masih dalam batas kewajaran, mengingat waktu persiapan yang terkesan sangat sempit.

     “Bisa dimaklumi mengingat persiapan yang sangat minim dan terkesan kejar tayang. Ditambah adanya beberapa Peraturan KPU (PKPU) yang direvisi jelang pendaftaran calon kepala daerah. Hal itulah yang membuat terjadinya distorsi pemahaman dalam menafsirkan PKPU. Seperti pasal yang mengatur petahana, calon tunggal dan sebagainya,” kata pemerhati politik Himpunan Masyarakat Peduli Depok (HMPD), Nurfahmi Budi Prasetyo kepada Radar Depok.

Dalam konteks pilkada di Kota Depok, kata dia, permasalahan yang sempat terjadi adalah terkait desakan kepada KPU Depok untuk membatalkan keikutsertaan salah satu pasangan calon (paslon) dalam proses verifikasi syarat-syarat pendaftaran. Dengan alasan salah satu paslon diduga telah memalsukan tandatangan yang dilakukan oleh oknum pengurus partai pengusung.

“KPU Depok dalam hal ini patut diapresiasi karena cukup bijak dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Meski banyak yang mendesak untuk membatalkan pencalonan salah satu calon tersebut. Kedepan, pembelajaran dari kasus tersebut ialah KPU harus memberikan justifikasi yang rasional dalam menyosialisasikan PKPU. Sehingga bisa dipatuhi oleh kandidat dan para pendukungnya,” kata Nurfahmi.

KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu harus melakukan itu, mengingat dalam politik praktis, celah kesalahan sekecil apapun akan dimanfaatkan oleh pihak yang merasa kurang puas untuk mencari-cari kesalahan penyelenggara pemilu.


“KPU dan Panwaslu juga harus fair terkait masalah curi start kampanye. Jangan gara-gara ada pihak (calon) petahana yang masih menguasai perangkat pemerintahan daerah, ia bisa seenaknya menuding calon lain dan tim suksesnya mencuri start kampanye lalu membersihkan spanduk-spanduk milik calon tersebut. Sementara spanduk petahana tidak ada yang dibersihkan. Hal-hal seperti ini yang rawan digugat,” katanya.

Untuk itu, sambungnya, KPU dan Panwaslu juga harus tegas melakukan pengawasan kepada calon petahana. Agar tidak menggunakan fasilitas negara saat kampanye.

“Semoga semua pihak, baik penyelenggara, peserta pilkada, dan para pendukung calon bisa sportif. Tidak mencederai proses demokrasi kita yang sudah hampir matang ini. Pilkada serentak adalah sejarah baru dalam fase demokratisasi bangsa ini. Jika sukses, maka dunia internasional akan memuji setinggi langit kepada kita. Tapi jika gagal, jangan sampai melahirkan konflik horizontal yang merusak tatanan demokrasi,” imbuhnya.

Nurfahmi pun optimis bila pilkada di Depok akan berjalan damai dan aman. Jika pelaksanaan pilkada berkualitas, maka dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas. Sehingga masyarakat merasakan manfaat dari keberlangsungan pilkada serentak itu sendiri. Yakni terwujudnya masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

“Semoga juga pilkada di seluruh daerah di Indonesia berlangsung damai dan aman,” tutup Nurfahmi. (ret/radardepok)