KPU Angkat Tangan

POJOKSATU.id, DEPOK Selepas tahapan pendaftaran rampung, seluruh elemen tim pemenangan pasangan FOTO 8.HL 1 OKcalon walikota dan wakil walikota mulai perang atribut kampanye. Baik itu kubu Dimas Oky Nugroho-Babai Suhaimi maupun Idris Abdul Somad-Pradi Supriatna. Pantauan Radar Depok di lapangan, sejumlah baliho, spanduk, hingga flayer kedua pasangan calon (paslon) memenuhi titik-titik utama ruang publik.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan pihaknya belum bisa berbuat apapun untuk kasus kampanye dini pilkada sebelum masa penetapan calon berlangsung.

      “KPU belum bisa apa-apa karena orang itu dalam kacamata KPU belum jadi apa-apa, belum ditetapkan. Dalam tahapan ini mereka (paslon) warga negara,” katanya ketika ditemui di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis.

Arief mengatakan, begitu seseorang ditetapkan sebagai peserta pemilu, maka setiap orang tersebut punya hak dan kewajiban masing-masing, entah sebagai peserta pemilu, tim kampanye, dan lain-lain.
Terkait dengan adanya dugaan penggunaan fasilitas daerah, seperti baliho, di sejumlah daerah oleh bakal pasangan calon, KPU akan bertindak setelah penetapan calon.
“Begitu ditetapkan akan ketahuan siapa calon dan siapa yang bukan, tapi mereka tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Baru tiga hari setelah penetapan silakan (kampanye),” kata Arief.

Senada, Komisioner KPU Depok, Nurhadi mengatakan, pihaknya berharap seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) bisa mentaati segala aturan penyelenggaraan pilkada. Tak terkecuali kampanye. “Minggu depan kami akan membahas ini dengan pihak-pihak terkait. Mulai dari parpol hingga OPD (Organisasi Perangkat Daerah/Dinas) terkait,” ungkap dia.
Sebelumnya, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengimbau kepada para pasangan calon peserta pilkada agar tidak memasang baliho, sebelum penetapan dan masa kampanye.
“Jadi sekarang kami cuma mengimbau saja, kami tidak bisa memaksa,” ujarnya ketika ditanya mengenai temuan kasus Badan Pengawas Pemilu Kepulauan Riau berupa pemasangan baliho oleh petahana yang juga menjadi pasangan calon pilkada.
Hadar mengatakan bahwa sebaiknya baliho bergambar pasangan calon, terutama pihak petahana, agar dipasang setelah ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
Mengenai sanksi, dia mengatakan bahwa saat ini belum ada sanksi kecuali ada yang melapor ke Bawaslu dan bisa dibuktikan dalam proses bahwa pemasangan tersebut adalah untuk tujuan kampanye.(ret/yan/radardepok)