PPK Cipayung 80 Persen Coklit Data Pemilih

RAPAT: Jajaran PPK dan PPS se-Kecamatan Cipayung bersama dengan Operator Data Pemilih (ODP) KPU melakukan monitoring cara kerja ODP, beberapa hari lalu.
RAPAT: Jajaran PPK dan PPS se-Kecamatan Cipayung bersama dengan Operator Data Pemilih (ODP) KPU melakukan monitoring cara kerja ODP, beberapa hari lalu.
RAPAT: Jajaran PPK dan PPS se-Kecamatan Cipayung bersama dengan Operator Data Pemilih (ODP) KPU melakukan monitoring cara kerja ODP, beberapa hari lalu.

POJOKSATU.id, DEPOK – Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) harus benar-benar cermat dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di lapangan. Demikian hal itu disampaikan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cipayung, Hendra Hidayat.

Sampai kemarin, Kecamatan Cipayung sudah 80 persen menyelesaikan pendataan, dari target 100 persen sesuai tahapan sampai 19 Agustus 2015.

“Kecamatan Cipayung sudah 80 persen. Masih ada waktu beberapa hari lagi, sekitar seminggu ini (untuk mencapai 100 persen). Jadi kami kejar tayang juga,” kata Hendra Hidayat kepada Radar Depok, Rabu (12/8).

PPK akan terus memonitoring seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sedang menunggu hasil coklit dari PPDP. “Sudah tahap kontroling pengembalian hasil coklit oleh PPDP ke PPS. Agar para ODP di kelurahan menginput data ke Sidalih (Sistem Data Pemilih),” tuturnya.


Kendala yang dihadapi para PPDP di lapangan, kata Hendra, warga yang bertempat tinggal di perumahan. Karena memang pemilih yang bermukim di perumahan terkadang memiliki kesibukan kerja, sehingga sulit ditemui langsung.

“Tetapi, karena para PPDP mayoritas dari RT dan RW, jadi mereka tahu warganya masing-masing. Sehingga bisa dipastikan bahwa mereka tahu keberadaan warganya, dan merupakan warga Depok. Meski pun tidak ketemu langsung, dipastikan tetap akan terdaftar,” katanya.

Terkait pemilih baru yang pindah ke Depok, Hendra menambahkan, orang tersebut harus sudah menetap di Kota Depok selama enam bulan sebelum penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada 3 September 2015. “Artinya paling nggak harus menetap sebelum 3 Maret 2015,” kata Hendra. (ret/radardepok)