Dana Bantuan RTLH Ditolak

ADA YANG KURANG: Ketua LPM Kelurahan Baktijaya M. Yunus (kiri) memeriksa kelengkapan administrasi penerima dana bantuan RTLH.
ADA YANG KURANG: Ketua LPM Kelurahan Baktijaya M. Yunus (kiri) memeriksa kelengkapan administrasi penerima dana bantuan RTLH.
ADA YANG KURANG: Ketua LPM Kelurahan Baktijaya M. Yunus (kiri) memeriksa kelengkapan administrasi penerima dana bantuan RTLH.

POJOKSATU.id, DEPOK – Di saat banyak warga membutuhkan bantuan dari pemerintah, Dalio justru menolak untuk menerimanya. Warga Jalan Agnatis Raya, RW14 Kelurahan Baktijaya, Sukmajaya, ini menolak mendapat dana bantuan untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp18 juta.

     “Warga atas nama Dalio menolaknya. Dia beralasan nggak mau ngangkut-ngangkut barang. Katanya bakalan capek merapihkan sendiri rumahnya pas mau direhab,” kata Ketua LPM Kelurahan Baktijaya M. Yunus kepada Radar Depok, kemarin.

Atas penolakan itu, LPM sebagai tim monitoring tidak bisa memaksa. Usulan rehab RTLH milik Dalio, kata Yunus, dari ketua RT saat Musrenbang 2014. “Saya tanyakan langsung ke orangnya, tapi dengan alasan itu ya saya nggak bisa maksa. Sebenarnya alasan itu kurang relevan, tapi karena dia nggak mau rumahnya diperbaiki, ya sudah,” sambung Yunus.

Untuk Kelurahan Baktijaya, dari yang awalnya sebanyak 27 RTLH diusulkan bakal menerima dana bantuan, setelah dilakukan verifikasi akhirnya hanya 24 RTLH. Selain rumah milik Dalio, dua rumah lagi yang akhirnya dicoret karena berbagai pertimbangan, yakni milik Sudarmi di RW06 dan RTLH di RW20.

“Kalau RTLH milik Sudarmi dari usulan aspirasi dewan, rumahnya sudah dijual atau pindah tangan. Jadi nggak bisa kami teruskan lagi. Sedangkan yang di RW20 bangunan rumahnya sudah roboh, rata dengan tanah. Karena ini dana bansos (bantuan sosial) bentuknya rehab, bukan untuk membangun dari awal, nggak bisa. Apalagi setelah saya konfirmasi nggak ada dana pendamping (swadaya warga),” kata Yunus.


Setiap pemilik rumah akan menerima dana sebesar Rp18 juta. Rp15 juta digunakan untuk kebutuhan material bangunan, dan Rp3 juta biaya pekerja (tukang). Sebagai tim monitoring, Yunus akan ikut mengawasi selama proses perbaikan berjalan.

“Dana sebesar itu memang tidak mencukupi untuk betulin rumah. Tapi yang terpenting bisa maksimal digunakan. Bagian-bagian yang harus diperbaiki diprioritaskan. Alangkah bagusnya kalau ada dana pendamping, bisa buat tambahan,” kata Yunus. (ram/radardepok)