Hore…Tol Cimanggis-Cibitung Siap Dilanjutkan

image
Ilustrasi pembangunan tol.

POJOKJABAR.id, DEPOK – Pemerintah segera melanjutkan pembangunan Tol Cimanggis-Cibitung. Itu setelah proses ganti rugi dilakukan pada Oktober 2015 ini.

Menurut Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Tol Cimanggis-Cibitung Kementerian Pekerjaan Umum Nunu Nugraha, panjang tol Cimanggis-Cibitung totalnya 26 kilometer. Tol tersebut akan melintasi empat wilayah administratif, yakni Kota Depok (700 meter), Kota Bekasi (3,8 kilometer), Kabupaten Bogor (7 kilometer), dan Kabupaten Bekasi (14,6 kilometer).

Tol Cimanggis-Cibitung ini bagian dari Jakarta Outer Ring Road. Tol tersebut akan berawal dari Cimanggis, Depok, dengan bentuk interchange yang merupakan terusan dari tol Cinere-Jagorawi.


“Di Kota Depok, bagian tol ini panjangnya 700 meter. Adapun kebutuhan lahannya 5,3 hektare. Sejauh ini, sebanyak 4,3 hektare lahan masih belum bisa dibebaskan,” katanya, Selasa (11/8/2015).

Menurur Nunu, pembebasan lahan di Depok terkendala oleh perusahaan pengembang perumahan Raffles Hills (PT GSS) yang tidak mau membebaskan lahannya. Sebelumnya, penolakan sempat terjadi dari pemilik lahan individu. Akan tetapi, menurut dia, hal itu rencananya diselesaikan dengan cara optimalisasi trase. Dengan cara itu, lahan warga yang tadinya terkena jalur tol di daerah Cimanggis, tidak jadi terkena proyek.

Di Kota Depok, lahan yang dibebaskan itu ada di 2 kelurahan, yakni Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis dan Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos.

Di Kelurahan Harjamukti, awalnya tanah yang belum terbebaskan adalah 10.879 meter persegi (sekitar 1 hektare). Luas itu termasuk lahan milik warga dan pengembang. Setelah dilakukan optimalisasi trase, hanya lahan pengembang saja yang masih terkena, yakni seluas 6.338 meter persegi.

Begitupun dengan Kelurahan Sukatani. Awalnya ada 32.179 meter persegi lahan (sekitar 3 hektare) yang belum dibebaskan. Setelah optimalisasi trase, hanya lahan milik PT GSS yang terkena, yakni seluas 31.349 meter persegi.

“Totalnya, ada 23 bidang tanah yang dibutuhkan untuk proyek ini. Namun yang baru dibebaskan hanya 10 bidang tanah,” katanya.

Dia mengatakan, biaya APBN yang telah dikeluarkan untuk proyek tol ini baru Rp 27 miliar dari anggaran total (khusus tol di wilayah Depok saja) sebanyak Rp 410 miliar. Minimnya serapan yang hanya Rp 27 miliar itu disebabkan kendala pembebasan lahan dan tutup anggaran pada tahun 2014 lalu. Menurut dia, pemilik lahan terlambat mengajukan ganti rugi pembebasan lahan karena keburu tutup buku pada 31 Desember 2014.

Selain itu, kendala juga terjadi karena pemilik lahan tidak bisa ditemui ketika hendak dilakukan pematokan serta pengukuran lahan. Padahal, pemilik lahan harus hadir ketika kegiatan itu dilakukan. “Bahkan tidak hanya pemilik lahan saja. Namun juga RW serta kelurahan setempat harus hadir untuk menyaksikan,” tuturnya.

(kan/ps)