REI Desak Revisi Perda IMB

revalino perda no 13 bakal direvisi
revalino perda no 13 bakal direvisi
revalino perda no 13 bakal direvisi

POJOKSATU.id, MARGONDA – Adanya peraturan batas minimal rumah seluas 120 meter persegi yang tertuang dalam Perda Nomor 13 tahun 2013 disebut sangat memberatkan pengembang untuk berinvestasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal tersebut, nyatanya malah menghambat keberadaan program rumah murah yang digulirkan Presiden, Joko Widodo.

Terkait hal ini, rekomendasi revisi Perda Nomor 13 Tahun 2013 dari Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia (REI) kepada Komnas HAM dan Kemendagri, telah disampaikan juga ke Komisi A DPRD Kota Depok.

Ketua Bidang Hukum DPD REI Jawa Barat Komisariat Bogor Raya, Rivalino Alberto Rugerbregt mengaku, pihaknya telah membahas isi dari Perda yang dimaksud, dan Perda tersebut kemungkinan besar akan di revisi.

            “Tinggal tunggu revisi Perda dari DPRD,” ungkap Rivalino kepada Radar Depok.

Soal ruang terbuka hijau (RTH), Rivalino menilai, masih banyak wilayah di Kota Depok yang memiliki RTH luas. Seperti di Sawangan hingga Tapos. Maka, bila pemerintah berdalih masalah RTH akan tidak masuk akal bila harus membuat Perda yang berlawanan dengan amanah pusat.


“Banyak pengembang yang tidak berani berinvestasi di Depok, otomatis program rumah murah juga tidak berjalan kerenanya kami mengirim rekomendasai ini ke Komnas HAM,” tegasnya.

Terpisah, Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail mengatakan, belum menerima aduan resmi dari pengembang khususnya REI mengenai masalah tersebut. Namun, lanjut Nur, esensi dari Perda Nomor 13 tahun 2013 berisi tentang bangunan dan IMB adalah pelestarian lingkungan.

Bila ketetapan luas tanah 120 meter tidak diatur dalam bentuk regulasi dirinya memperkirakan akan banyak rumah horisontal yang bermunculan di Kota Depok.

“Dampaknya kemacetan, banjir, dan kekurangan RTH akan semakin meningkat. Kami harap investor di Kota Depok  bisa ikut serta melestarikan lingkungan,” ucap Nur.

Dia menambahkan, batas rumah tapak yang diatur dalam Perda tersebut hanya komplek perumahan, batas minimum agar bisa disebut perumahan yakni lima unit rumah dalam satu kawasan.  Masyarakat tidak mampu, bisa memiliki rumah tidak di perumahan.

Nur menganggap, rumah rusun merupakan solusi mengatasi kebutuhan rumah bagi warga berpendapatan rendah. Saat ini, pihaknya tengah memvalidasi kebutuhan warga Kota Depok berpenghasilan rendah akan tempat tinggal di rusun.

“Dengan Perda ini sebetulnya kami melihat dampak kedepannya, dan tentunya tidak ada yang dirugikan adanya Perda ini, bisa dibuktikan banyaknya pengembang yang membangun rumah di Depok,” pungkas Nur. (bry/radardepok)