Ruas Tol Bakal Dipasangi Kamera Pengintai

GRAFIS
GRAFIS
GRAFIS

POJOKSATU.id, DEPOK – Masalah kecepatan dalam berkendara diidentifikasi sebagai faktor utama dalam kecelakaan lalu lintas. Tercatat, 14 persen kecelakaan yang terjadi pada 2014 disebabkan pelanggaran batas kecepatan. Menyadari hal tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun akhirnya mengeluarkan aturan batasan kecepatan berkendara.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 111 Tahun 2015. Dalam peraturan yang baru disahkan 29 Juli 2015 itu tercatat, ada empat skema batasan kecepatan yang diatur. Pertama, pembatasan kecepatan saat berada di jalan bebas hambatan. Di situ pengendara hanya diperbolehkan memacu kecepatan kendaraan mulai 60 km/jam hingga 100 km/jam saja. Batas minimumnya berlaku dengan catatan, yakni jalan dalam kondisi arus bebas.

Kedua, untuk jalan antarkota. Kendaraan hanya diperbolehkan melintas dengan batas kecepatan maksimal 80 km/jam. Ketiga dan keempat, untuk kawasan perkotaan dan permukiman, masing-masing dibatasi hingga 50 km/jam dan 30 km/jam.

Direktur Keselamatan Transportasi Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, I Gede Pasek Suardika menyampaikan, aturan yang diteken langsung oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan tersebut terbilang baru. Sebab, dalam aturan-aturan sebelumnya belum pernah dijabarkan secara detail batas kecepatan untuk ruas jalan tertentu.


Dia mencontohkan, saat pengendara melewati suatu jalan, tertera batas kecepatan maksimal 60 km/jam. Pengemudi pun memacu kendaraan secara konsisten pada angka tersebut meski setelahnya melewati kawasan permukiman. Akibatnya, risiko kecelakaan kadang tak terelakkan. ”Sebelumnya memang belum diatur jelas,” tuturnya kepada koran ini kemarin.

Meski demikian, lanjut dia, batas kecepatan maksimum itu bisa ditetapkan lebih rendah dalam kondisi tertentu. Misalnya, frekuensi kecelakaan yang cukup tinggi di lingkungan jalan bersangkutan. Kemudian, terjadi perubahan kondisi permukaan jalan, geometri jalan, dan lingkungan sekitar jalan serta ada usulan masyarakat melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tingkatan status jalan.

Lalu, bagaimana teknis implementasinya nanti? Menjawab pertanyaan itu, Gede mengaku baru memiliki rancangan kasarnya. Sebab, detailnya baru dirancang bersama pihak kepolisian sebagai garda terdepan penerapan aturan baru itu. ”Minggu depan kita akan bertemu dengan pihak kepolisian. Yang jelas, nanti dipasang rambu dan speed camera,” ungkapnya.

Pemasangan ”kamera pengintai” itu akan jadi permintaan khusus Kemenhub kepada pihak polisi. Sebab, pengawasan secara manual dinilai kurang efektif jika digunakan untuk mengawasi kecepatan pengendara. Atas permintaan tersebut, Gede mengatakan, seluruh perlengkapan dan sistem telah tersedia sehingga dapat segera diterapkan. ”Kita akan buat pilot project di daerah pantura, tol Cipularang, dan tol Cipali (Cikampek–Palimanan) terlebih dahulu,” tuturnya.

Tidak hanya menyiapkan tata tertibnya, Kemenhub juga telah menentukan sanksi bagi para pelanggar. Sanksi akan dikenakan sesuai dengan pasal 287 ayat 5Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Namun, sebelum ketentuan itu diterapkan secara keseluruhan, Gede memastikan tata tertib tersebut sudah disosialisasikan dengan baik. ”Setelah sosialisasi dengan anggota kepolisian, kita langsung road show ke daerah. Sebab, untuk jalan provinsi dan seterusnya akan jadi tanggung jawab daerah untuk pengawasan,” paparnya. (mia/c10/kim/radardepok)