KPU-Panwaslu Disarankan Duduk Bareng

CECEP : Pengamat Politik
CECEP : Pengamat Politik
CECEP : Pengamat Politik

POJOKSTU.ID, DEPOK – Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat, menyarankan kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok duduk bareng untuk berdiskusi, menyusul adanya penafsiran Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan yang memunculkan rekomendasi pelanggaran dari Panwaslu kepada KPU.

    “Solusinya para pimpinan KPU dan Panwas saling konsultasi untuk menemukan titik temu, diskusi menyamakan poin dari persepsi penafsiran ayat di PKPU tersebut,” saran Cecep Hidayat ketika dihubungi Radar Depok.

Untuk melihat lebih dalam peraturan tersebut, kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut harus membaca kembali hukum dan undang-undang terkait kelengkapan partai.

Bila dalam organisasi, kata dia, biasanya ada unsur ketua dan sekretaris. Namun sekretaris pun bisa ditunjuk oleh ketua dalam membuat susunan strukturnya. Jadi lihat kembali apakah partai politik tersebut lagi bermasalah atau tidak.


“Dalam kasus ini, semua terbuka lebar segala kemungkinan, itu bisa jadi ada pimpinan yang berbeda dukungan, atau ada kemungkinan rekomendasi Panwaslu ke KPU berbau politis. Jadi serba kemungkinan,” katanya.

Munculnya perbedaan penafsiran saat ini, sambung Cecep lagi, karena peraturan yang ada menimbulkan multitafsir, atau “pasal karet”.

“Bila ada rekomendasi Panwaslu bisa saja ditolak, sebab melaksanakan rekomendasi bukan kewajiban. Tetapi, sebagai manusia Indonesia yang berpegang Pancasila, utamakan musyawarah, berkumpul menyamakan persepsi. Untuk mendefinisikan isi dari pasal tersebut,” tegas Cecep.

Sebelumnya, Panwaslu memberikan rekomendasi hasil temuan pelanggaran administrasi kepada KPU, terkait tata cara pelaksanaan pendaftaran pasangan calon (paslon) yang dilakukan pada 26-28 Juli 2015.

Laporan tersebut dilakukan oleh Panwaslu menindaklanjuti pelaporan Yoyo Efendi yang notabene Sekretaris DPC Hanura Kota Depok.

Ketua Panwaslu Andriansyah menegaskan, rekomendasi yang diterima berdasarkan pelaporan Yoyo. Pelapor menilai adanya dugaan pelanggaran pendaftaran paslon dari salah satu partai pengusung bakal calon walikota dan wakil walikota Depok, Dimas Oky Nugroho-Babai Suhaimi.

DEPOK – Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat, menyarankan kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok duduk bareng untuk berdiskusi, menyusul adanya penafsiran Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan yang memunculkan rekomendasi pelanggaran dari Panwaslu kepada KPU.

“Solusinya para pimpinan KPU dan Panwas saling konsultasi untuk menemukan titik temu, diskusi menyamakan poin dari persepsi penafsiran ayat di PKPU tersebut,” saran Cecep Hidayat ketika dihubungi Radar Depok.

Untuk melihat lebih dalam peraturan tersebut, kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut harus membaca kembali hukum dan undang-undang terkait kelengkapan partai.

Bila dalam organisasi, kata dia, biasanya ada unsur ketua dan sekretaris. Namun sekretaris pun bisa ditunjuk oleh ketua dalam membuat susunan strukturnya. Jadi lihat kembali apakah partai politik tersebut lagi bermasalah atau tidak.

“Dalam kasus ini, semua terbuka lebar segala kemungkinan, itu bisa jadi ada pimpinan yang berbeda dukungan, atau ada kemungkinan rekomendasi Panwaslu ke KPU berbau politis. Jadi serba kemungkinan,” katanya.

Munculnya perbedaan penafsiran saat ini, sambung Cecep lagi, karena peraturan yang ada menimbulkan multitafsir, atau “pasal karet”.

“Bila ada rekomendasi Panwaslu bisa saja ditolak, sebab melaksanakan rekomendasi bukan kewajiban. Tetapi, sebagai manusia Indonesia yang berpegang Pancasila, utamakan musyawarah, berkumpul menyamakan persepsi. Untuk mendefinisikan isi dari pasal tersebut,” tegas Cecep.

Sebelumnya, Panwaslu memberikan rekomendasi hasil temuan pelanggaran administrasi kepada KPU, terkait tata cara pelaksanaan pendaftaran pasangan calon (paslon) yang dilakukan pada 26-28 Juli 2015.

Laporan tersebut dilakukan oleh Panwaslu menindaklanjuti pelaporan Yoyo Efendi yang notabene Sekretaris DPC Hanura Kota Depok.

Ketua Panwaslu Andriansyah menegaskan, rekomendasi yang diterima berdasarkan pelaporan Yoyo. Pelapor menilai adanya dugaan pelanggaran pendaftaran paslon dari salah satu partai pengusung bakal calon walikota dan wakil walikota Depok, Dimas Oky Nugroho-Babai Suhaimi. (ret)