KPU Kaji Rekomendasi Panwaslu

Komisioner KPU, Suwarna
Komisioner KPU, Suwarna
Komisioner KPU, Suwarna

“Tugas kami sekarang tinggal menelaah isi rekomendasi tersebut. Mengacu pada regulasi yang ada, kami diberikan waktu tujuh hari dari tanggal diterimanya berkas rekomendasi panwaslu,”

POJOKSATU.id, DEPOK –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menanggapi serius rekomendasi panwaslu ihwal temuan dugaan pelanggaran administrasi   saat pelaksanaan pendaftaran pasangan calon (paslon) 26-28 Juli 2015.

Komisioner KPU Kota Depok, Suwarna mengatakan, pihaknya tengah memplejari secara cermat apa yang direkomendasikan panwaslu. Sebagai mitra, jelas Suwarna, sudah menjadi kewajiban ketika Panwaslu memberikan rekomendasi ketika ada dugaan pelanggaran.

      “Nah, tugas kami sekarang tinggal menelaah isi rekomendasi tersebut. Mengacu pada regulasi yang ada, kami diberikan waktu tujuh hari dari tanggal diterimanya berkas rekomendasi panwaslu,”ungkapnya kepada Radar Depok.

Atas dasar itu, terang Suwarna, KPU akan mengambil sikap secepatnya pada Kamis ini. Barulah setelah dicermati, menelaah dan mempelajari, jelas Suwarna, KPU baru akan memplenokan.

“Saat kami mendapatkan rekomendasi Panwaslu, kami langsung melakukan pencermatan Kamis kemarin. Rekomendasi Panwaslu tersebut memang harus ditindak lanjuti oleh KPU, bentuknya apapun , kami sedang menelaah saat ini,”katanya.
Sementara itu, Komisioner KPU Kota Depok, Nurhadi menambahkan, KPU melaksanakan Pasal 38 ayat 4, PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang berisi partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon yang mendaftar kepada KPU wajib hadir pada saat pendaftaran.


“Bunyinya seperti itu, kewenangan KPU Kota hanya melaksanakan yang tertulis, bukan kewenangan menginterpretasikan. KPU merupakan penyelenggara Undang-Undang dan Peraturan terkait Pilkada,”pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto menjelaskan, jika menemukan pelanggaran, sebagai warga negara yang baik memang jangan hanya tinggal diam. Sebab, jika masyarakat tidak melaporkan pelanggaran, maka oknum pelanggaran akan leluasa menjalankan aksinya. “Jelas masyarakat harus berani melaporkan setiap pelanggaran,” katanaya

Lebih jauh ia mengungkapkan, Bawaslu Jabar juga mendukung Panwaslu yang sudah merekomendasikan hasil laporan masyarakat ke KPU Kota Depok. Menurutnya jika memang panwaslu memastikan laporan tersebut benar, maka panwaslu jelas akan menalankan tugasnya untuk merekomenasikan lapran tersebut ke KPU. “Jelas itu harus dijalani, karena itu tugas panwaslu,” katanya.(yan/ret/radardepok)