Puskesmas Sediakan Konseling Tes HIV

 

ilustrasi

ilustrasi

POJOKSATU.id, DEPOK – Sebanyak 24 petugas puskesmas dan rumah sakit mengikuti pelatihan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) guna meningkatkan pelayanan bagi pengidap HIV/AIDS. Kegiatan yang dipelopori Dinas Kesehatan tersebut berlangsung di Wisma Hijau 4 hingga 8 Mei 2015.

Pemegang Program HIV Dinkes Kota Depok, Ika Herayana mengatakan,pelatihan ditujukan untuk dokter, perawat, petugas farmasi dan pencatatan pelaporan administrasi di Puskesmas dan rumah sakit. Dan peserta berasal dari puskesmas Cipayung, Pancoranmas, Beji, Sukmajaya, Cimanggis, dan RSUD.

“Semua narasumber berasal dari Kementerian Kesehatan. Diharapkan dari pelatihan ini pelayanan di Puskesmas dan RSUD Kota Depok dapat berjalan lebih baik lagi,” kata Ika.Selain itu lanjut Ika, saat ini beberapa Puskesmas di Depok memiliki program konseling tes HIV, yaitu masyarakat dapat melakukan cek atas inisiatif sendiri.

Selain itu, juga ada pelaksanaan konseling tes yang merupakan inisiatif petugas, di mana petugas berperan aktif dalam mendorong masyarakat untuk melakukan cek HIV. RSUD Kota Depok juga sudah menyediakan pelayanan terapi Antitetroviral (ARV), yaitu terapi mengobati infeksi HIV dengan beberapa obat.

“Perlu diketahui tahun lalu di Depok kasus HIV/AIDS sebanyak 87 kasus. Dari data tersebut perlu ada peningkatan pelayanan dan kesadaran masyarakat agar kasusnya tidak bertambah,” ujarnya.Tidak hanya itu, Dinkes juga terus berupaya melanjutkan integrasi jaminan kesehatan ke dalam jaminan kesehatan nasional yang dikelola BPJS Kesehatan melalui Rakor bersama sejumlah OPD guna memantapkan pelaksanaan integrasinya.

Rencananya, pengintegrasian tersebut harus sudah sepenuhnya dilakukan paling lambat sampai dengan akhir tahun 2016. “Kami mau tidak mau harus berintegrasi dengan JKN paling lambat akhir tahun 2016, untuk itu segala persiapannya sudah kami lakukan sejak tahun 2014,” ujar Sekretaris Dinkes, Ani Rubiani.

Ani menjelaskan, sejauh ini Jamkesda sudah melakukan pendataan dengan melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Selama pendataaan masih berlangsung, Dinkes harus mempersiapkan proses integrasi ini dari segi legalitasnya.

Dinkes Kota Depok juga sudah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinkes Kota Surabaya. Hal ini dilakukan sebagai bahan masukan, di mana proses integrasi Jamkesda ke JKN di kota pahlawan itu sudah berjalan dan cukup berhasil proses integrasinya. “Saat ini kami mengukur dan mempersiapkan bersama untuk mengambil langkah-langkah strategis guna penyempurnaan proses integrasi Jamkesda menuju BPJS Kesehatan,” tambahnya.

Sebagai informasi, peserta Jamkesda tahun 2014 mencapai 188.660 peserta di 11 kecamatan dan 63 kelurahan se-Kota Depok. Dari data tersebut ada kemungkinan perubahan. Hal ini terjadi karena berdasarkan regulasi yang berlaku, yaitu kepesertaan BPJS Kesehatan harus sejumlah 1 keluarga dan bukan perorangan.

Sementara itu, turut hadir beberapa OPD dalam rakor perwakilan ini, di antaranya Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), DPPKA, Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), RSUD, BPS, dan representasi dari BPJS Kesehatan Kota Depok.

Pada akhir pembahasan, di sepakati sebagai payung hukum dari JKN di Kota Depok ini akan dibuat peraturan wali kota guna mengakomodir kepesertaan hasil integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan dan ketentuan detail lainnya yang dibutuhkan. Serta untuk persiapan lebih lanjut pun dibuat susunan personalia tim integrasi JKN yang terdiri dari lintas OPD. (gun)

Feeds