Rencana Kerja Komisi B dan C DPRD Kota Depok dalam Masa Sidang Ketiga

Rapat Paripurna DPRD depok
Rapat Paripurna DPRD depok
Rapat Paripurna DPRD depok

POJOKSATU.id, KOTA KEMBANG – Senin, 4 Mei 2015 DPRD Kota Depok mengggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2015., Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRDKota Depok Hendrik Tangke Allo,S.Sos dihadiri oleh Walikota dan Wakil Walikota Depok,para Wakil Ketua, para Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan unsur Muspida Kota Depok, serta para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kota Depok mengatakan bahwa dalam Paripurna ini masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menyampaikan Rencana Kerjanya selama Masa Sidang Ketiga ini,dan mengucapkan selamat bekerja kepada setiap AKD semoga rencana kerja yang telah diagendakan dapat dilaksanakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat Kota Depok.

Komisi B yang membidangi masalah Perekonomian dalam laporannya yang disampaikan oleh Hj.Titih Sumiati,S,Ag anggota Komisi B menyoroti bahwa bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA, bahwa MEA adalah kerjasama antara negara-negara Asean untuk mewujudkan perdaga- ngan bebas antar negara Asean, selain perdagangan bebas produk dan jasa MEA juga berlaku untuk kebeba- san menempatkan tenaga kerja di negara anggota Asean.

Diharapkan Pemerintah Kota Depok dapat menjadikan program MEA ini sebagai momentum yang dapat mengakselerasi berbagai sumberdaya yang ada di Kota Depok, khususnya MEA harus pro terhadap UMKM karena itu hal penting yang perlu disiapkan adalah sejauhmana fasilitas UMKM dan akses informasi untuk kondisi pasar bagi UMKM dan bagaimana pengembangan SDM kemampuan pengelolaan keuangan dan melek teknologi sehingga Kota Depok dapat eksis menjadi Kota Niaga & Jasa yang religius dan berwawasan lingkungan.


Berkaitan dengan itu program kerja Komisi B dalam masa sidang ketiga ini akan melakukan rapat kerja dengan OPD terkait yaitu Bappeda, Bagian Ekonomi Setda, Dinas Perindag, DKUP, BPMP2T, Dinas Pertanian dan Perikanan serta DPPKA.Selain itu konsolidasi dengan berbagai stakeholder di sektor ekonomi juga harus dilakukan karena saran masukan yang riil dan positif dari mereka juga sangat dibutuhkan, oleh karena itu Komisi B juga akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan yang terkait perlu dilakukan diantaranya Asosiasi UMKM, Asosiasi Industri kreatif, HIPMI dan IWAPI Kota Depok.

Komisi B juga akan mendetailkan bagaimana konsep integrasi pengelolaan pajak daerah yang perlu dimaksimalkan sehingga berkaitan dengan itu akan dilakukan rapat kerja Komisi B dengan lintas OPD yaitu Dinas Pariwisata,Distarkim, Satpol PP dan Dinas Kominfo,selain itu Komisi B juga akan melakukan rapat konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Keuangan di Jakarta.

Dalam penetapan target Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Depok hendaknya menggunakan database yang valid dan terintegrasi dengan OPD yang menjadi pemungut pajak dan retribusi serta berbasis teknologi informasi sehingga apa yang menjadi dasar perhitungan paja dan retribusi mudah dipahami dan diawasi, hal ini hendaknya menjadi hal yang paling mendasar untuk segera dibenahi.

Untuk mengembangkan Ekonomi kerakyatan Komisi B mendorong pemerintah perlu melakukan pembinaan secara terus menerus baik berupa pendampingan maupun mendorong pihak pengusaha untuk memberikan kemudahan bagi sektor UMKM dalam memberikan pinjaman modal usaha, hal ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Depok. Selain itu hendaknya Pemerintah juga melakukan
terobosan dengan perusahaan yang menjadi bapak asuh bagi para pelaku UMKM terutama dalam hal permodalan dan pemasaran.

Pemerintah Kota Depok juga agar memperhatikan dan mengembangkan khususnya bagi pengusaha home industri agar produksinya dapat berkembang seiring banyaknya pasar modern agar hasil produksi dapat dipasarkan dengan menitipkan hasil produksinya ke pasar modern agar menambah penghasilan perekonomian masyarakat.

Komisi C yang membidangi masalah Pembangunan dalam Masa Persidangan Ketiga ini mengagendakan kegiatan selama bulan Mei s/d Agustus 2015 ini akan melaksanakan evaluasi dan monitoring atau pengawasan rutin secara berkala terhadap sektor pembangunan infrastruktur baik yang dilaksanakan melalui APBD Kota Depok maupun APBD Provinsi maupun oleh pihak swasta atau pembangunan yang sumber dananya dari APBN (Pemerintah Pusat) serta dampak-dampak pembangunan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan di Kota Depok.

Rencana kerja Komisi C yang disampaikan oleh Wakil Ketuanya. Edi Masturo,SE menambahkan bahwa kami juga akan tetap meningkatkan pengawasan terhadap dampak pembangunan bagi lingkungan hidup di Kota Depok agar keseimbangan ekosistem alam dan lingkungan hidup seperti udara, air, tanah, sungai dan setu tetap terjaga kelestariannya.

Komisi C DPRD Kota Depok dalam mengisi kegiatan pada Masa Sidang Ketiga ini akan banyak melakukan evaluasi terhadap pembangunanpembangunan milik swasta seperti apartemen-apartemen, mall,perumahan dan lainnya yang tentunya harus sesuai ketentuanketentuan Peraturan Daerah yang ada, dan dari hasil pengawasan tersebut kami mendapatkan adanya beberapa pelanggaran rekomendasi bangunan.

Komisi C DPRD Kota Depok sebagai mitra kerja Pemerintah Kota Depok akan terus mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor, mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksana-kan dan kami sangat berharap agar pada Tahun 2015 ini semua kegiatan pembangunan infrastruktur di Kota Depok tidak lagi ditemukan persoalan-persoalan seperti gagal lelang, pembangunan yang tidak tuntas ataupun hasilhasil pembangunan yang tidak berkualitas sehingga merugikan masyarakat umum sehingga diharapkan Walikota Depok lebih tegas lagi dalam mengambil langkah untuk mengantisipasi kegagalan program pembangunan yang sudah direncanakan.

Program Depok terang, Depok Bersih, Depok Bebas Kemacetan, Depok Kota Pendidikan dan program-program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama dan Komisi C akan mendukung sepenuhnya dengan melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat, rapat kerja dengan semua OPD terkai dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat Kota Depok dengan tujuan sebagai saran/masukan serta mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan Rekomendasi kepada Pemerintah Kota Depok. (mam/adv/hum)