Telusuri Korupsi Dibimasda, Kejari Gandeng BPKP

DIGELEDAH: Petugas Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok melakukan penggeledahan di kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Depok di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Rabu (15/4).
DIGELEDAH: Petugas Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok melakukan penggeledahan di kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Depok di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Rabu (15/4).
DIGELEDAH: Petugas Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok melakukan penggeledahan di kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Depok di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Rabu (15/4). 

POJOKSATU.id, DEPOK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok terus menelusuri dugaan korupsi pengadaan lahan di Kampung Serap, Kelurahan Tirtajaya, Sukmajaya.Hingga kini, Kejari belum menetapkan tersangka dalam kasus pengadaan tanah seluas 4000 meter persegi ini.

Untuk mempercepat proses penyelidikan, Kejari melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kota Depok, Andarias mengatakan, dokumen yang yang disita pihaknya dari penggeledahan di Kantor Dibimasda (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) bulan lalu tengah diselidiki BPKP.Menurutnya, langkah ini dilakukan agar pengungkapan kasus bisa segara rampung.

“Terutama soal kepastian harga real dari tanah yang jadi substansi kasus,” ujar dia, kemarin.Ia mengatakan, BPKP memang punya peranan yang cukup penting dalam kaitannya dengan kasus ini. Sebab, BPKP memiliki peranan menginvestigasi lembaga yang terindikasi melakukan penyimpangan. “Disini (Kasus Pengadaan Lahan), ada potensi mark up (penggelembungan ) harga tanahnya,” beber dia.
Sepeti diketahui, pada 15 April lalu, Kejari menggeledah Kantor Dibimasda Kota Depok. P enyidik menyita puluhan berkas yang disinyalir berkaitan dengan proyek ini. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 10:00 di Ruangan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan serta Bendahara. Kejari sendiri sejauh ini telah memeriksa sekitar 12 saksi.

Sehari sebelum menggeledah Kantor Dibimasda, Tim Kejari Depok juga menggeledah Kantor Jasa Penilai Publik Nanang Rahayu dan Rekan di Jalan Hankam Nomor 5, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kantor ini ditunjuk Dibimasda sebagai Tim Appresial (penilai) dalam pengadaan lahan.


Kejari mensinyalir ada kongkalikong untuk menggelembungkan anggaran penyediaan lahan yang berlokasi di RT5/3 Kelurahan Tirtajaya, Sukmajaya tersebut. Total lahan yang rencananya dibeli seluas 4.000 meter persegi. Saat ini, Dibimasda telah membeli lahan di lokasi tersebut seluas 2.871 meter, dengan harga satu meter perseginya Rp2 juta. Padahal, menurut taksiran, lahan dilokasi tersebut hanya dikisaran Rp1,2-1,5 juta per meter persegi.

“Taksiran kami Pemkot Depok dirugikan Rp1 miliar. Saat ini telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp5,4 miliar untuk lahan seluas 2.871 meter dari rencana 4.000 meter yang bakal dibebaskan secara bertahap,” jelas Andarias kepada Radar Depok ketika itu.

Andarias menambahkan, sampai saat ini telah memeriksa 15 orang terkait kasus ini dimana 8 orang diantaranya adalah rekanan Dinas Bimasda Depok. Sementara 7 orang lainnya adalah PNS di Bimasda Depok.“Untuk mengerucut dengan menetapkan tersangka, kami masih menunggu hasil audit dan investigasi BPKP Jabar,” pungkasnya.(mam)