Depok Siap-siap Diserbu Pekerja Asing

SANTAI: Narasumber acara diskusi (kiri-kanan), Pakar Kebijakan Publik, Ahmad Nasir Biasane, Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Somad , Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, dan Pengamat Sosial UI, Devie Rahmawati.

SANTAI: Narasumber acara diskusi (kiri-kanan), PakarKebijakan Publik, Ahmad Nasir Biasane, Wakil WalikotaDepok, Idris Abdul Somad , Wakil Ketua DPRD KotaDepok, Yeti Wulandari, dan Pengamat Sosial UI, Devie Rahmawati.

POJOKSATU.id, DEPOK – Sekitar delapan bulan kedepan, Indonesia akan menghadapi ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ya,per 31 Desember 2015 nanti, negara-negara di Asia Tenggara bisa secara bebas melakukan beragam aktifitas bisnis tanpa adanya batas. Depok, sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota, akan terkena langsung imbas pemberlakuan MEA. Sebab, sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Depok amat menanjikan dalam konteks pengembangan bisnis.

Sekalipun demikian, implementasi MEA harus ditunjang dengan ketersediaan SDM yang handal dan sesuai kebutuhan pasar. Sehingga, masyarakat Depok tak hanya menjadi “penonton” MEA, melainkan menjadi pelaku dan masuk ke dalam aktifitas MEA. Caranya, mendorong Pemerintah Kota Depok melakukan penguatan kapasitas SDM warganya.

Pernyataan tersebut merupakan salah satu intisari dari diskusi bertajuk “Depok Sebagai Kota Jasa dan Niaga Berwawasan Lingkungan”, yang berlangsung di Mal Margo City, Kamis (23/4).Dua dari empat narasumber yakni Pakar Kebijakan Publik, Ahmad Nasir Biasane dan Pengamat Sosial Universitas Indonesia, Devie Rahmawati sepakat bahwa skala prioritas pembangunan Depok ke depan, salah satunya menitikberatkan pada peningkatan kapasitas SDM warga.

“Depok seharusnya punya balai diklat (pendidikan dan pelatihan) untuk mengasah kemampuan warga yang disesuaikan dengan kompetensinya.Balai diklat saya pikir adalah cara ideal bagaimana meningkatkan kualitas SDM masyarakat. Buat program yagn berkesinambungan dan terintegrasi,” beber Nasir.

Nasir menjelaskan, konsekuensi logis dari MEA adalah menjamurnya para pekerja asing di Indonesia. Tak terkecuali Depok. “Jangan kaget ketika di tahun 2017, Depok dibanjiri tenaga asing. So, apa yang harus dilakukan? Kalau polanya terus seperti sekarang, sulit SDM Depok bisa bersaing,” jelas dia.

Senada, Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Somad mengamini bahwa tumpuan utama sebuah akselerasi pembangunan sebuah daerah, terletak bagaimana pemerintahnya mampu memberdayakan masyarakatnya secara maksimal. “Dan di Depok, sekitar 70 persen (warganya) masuk kategori usia produktif. Ini menjadi kekuatan tersendiri bagi kita.

Saya setuju bahwa perlu sebuah perubahan paradigma pembangunan.Optimalisasi dan penguatan SDM menjadi kunci keberhasilan pembangunan,”pungkasnya.(mam)

Feeds