KPU Utamakan Mahasiswa dan Katar

ilusterasi
ilusterasi
ilusterasi

POJOKSATU.id, DEPOK – Setelah pendaftaran Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibuka, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok meminta para lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) supaya mengutamakan
mahasiswa dan karang taruna (katar) menjadi PPS.

“Kami minta lurah dan LPM cepat merekrut enam orang untuk menjadi PPS. Tapi dari kalangan mahasiswa dan karang taruna,” kata Komisioner KPU Suwarna, usai menggelar rapat koordinasi bersama Wakil Walikota, camat dan lurah se-Kota Depok, di Balaikota, Selasa (21/4).

Suwarna meminta seluruh lurah dan LPM cepat membantu, mengingat waktu pelaksanaan yang tidak lama lagi. “Jangan sampai kesannya tertutup. Jangan sampai ini hanya terkesan korespondensi antara lurah dan KPU. Padahal kami sudah meminta mereka untuk mengumumkan di kelurahan masing-masing,” katanya.

Menurut Suwarna, dalam pilkada serentak tahun ini masalah krusial memang dalam pembentukan PPK dan PPS, yang sudah dimulai pada 19 April 2015. “Memang kami telah memberikan pengumumanuntuk pembuatan lembaga Ad Hock ini,” tuturnya.Khusus untuk PPK, berkas sudah bisa diterima oleh KPU pada 20 April 2015. “Penerimaan berkas calon anggota PKK adalah 20 April sampai 27 April.


Kepada siapapun perlu diinformasikan. Bahkan bisa didorong warganya yang berkompeten untuk maju,” ungkapnya.Setelah melalui proses tahapan, pada 13 Mei anggota PPK sudah dilantik. PPK memang umum, siapapun boleh mendaftar, minimal pendidikan SMA atau setingkatannya.“Kami akan seleksi sampai 10 calon anggota PPK dan mengerucutkan sampai lima orang,” kata Suwarna.

Ia menambahkan, untuk PPK, PPS dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak boleh menjabat dua kali. “Semua kota dan kabupaten khawatir dengan masalah ini. Terutama KPPS saat pencoblosan nanti. Bila semua orang baru bisa menemukan banyak masalah,” kata Suwarna.

Sementara, Camat Sawangan Eko Herwiyanto menilai bila anggota PPK dan PPS yang telah menjabat dua kali dan berkompeten seharusnya dipertahankan. Kecuali mereka yang sudah dua kali tapi tidak kompeten jelas harus diganti.“Seharusnya ada tawar dari KPU tingkat kota untuk masalah ini (penggantian anggota PPK dan PPS). Kami khawatir bisa menjadi masalah nantinya bila baru semua,” kata Eko. (ret)