POJOKJABAR.com – Koordinator Forum Peduli Indramayu (FPI), Masdi, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Rabu (4/11/2026). Kedatangan pegiat antikorupsi ini bertujuan mendesak agar dugaan kasus ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu segera ditindaklanjuti.
Masdi menegaskan bahwa pihaknya meminta KPK segera memproses dugaan ijon proyek tersebut dan memanggil semua pihak yang terlibat, termasuk Bupati Indramayu Lucky Hakim. Nama Lucky disebut-sebut menerima uang ijon proyek dalam laporan aduan masyarakat (Dumas) yang dilayangkan oleh HK. Masdi meyakini pengaduan tersebut benar terjadi lantaran HK merupakan salah satu orang dekat Lucky.
Kedatangan FPI ke gedung KPK membawa tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak KPK RI untuk secepatnya menindaklanjuti pelaporan ijon proyek yang melibatkan sejumlah pihak di Indramayu. Kedua, meminta KPK segera memeriksa orang-orang yang berkaitan dengan transaksi ijon proyek tersebut. Ketiga, menuntut penangkapan Bupati Indramayu yang diduga kuat sebagai aktor utama di balik praktik ijon proyek di Pemkab Indramayu.
Aksi Masdi bersama lima organisasi masyarakat (Ormas) dan LSM, yakni Warung Nusantara (WN) 88, Gerakan Membangun Peduli Aspirasi Rakyat (GMPAR), Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), serta tokoh masyarakat Indramayu, diklaim sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat agar Kota Mangga terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurutnya, transaksi ijon proyek sangat merugikan rakyat.
Masdi juga mengingatkan warga Indramayu agar tidak terbuai pencitraan Bupati Lucky Hakim. Ia menuduh Lucky sebagai pelaku korupsi dengan modus ijon proyek dan menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar demonstrasi di gedung KPK jika kasus ini tidak segera diproses
Sebelumnya dugaan praktik suap ijon proyek di lingkungan Pemkab Indramayu menjadi sorotan publik. Dugaan bayar fee untuk pekerjaan APBD Indramayu sebelum pekerjaan ditenderkan, dilaporkan sejumlah pengusaha atau kontraktor ke lembaga antirasuah, tiga di antaranya adalah pengusaha asal Cirebon berinisial RS dan pengusaha asal Sukabumi berinisial HH dan BZ. Nama Bupati Indramayu, Lucky Hakim, turut terlampir dalam uraian pelaporan ke KPK.
Kasus iini dibongkar oleh HK, seorang pengusaha asal Cirebon, yang menyerahkan pengaduan praktik ijon proyek tahun 2025 ke KPK di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026. Dalam pengaduannya, HK menyeret nama pejabat tinggi aktif Pemkab Indramayu berinisial LH dan pengusaha asal Cirebon berinisial RS.
HK menceritakan secara rinci alur terjadinya ijon proyek untuk pekerjaan konstruksi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Indramayu tahun 2025. Kejadian bermula dari pertemuan di salah satu hotel di Cirebon pada 8 Desember 2024 antara LH dan RS yang difasilitasi oleh pelapor.
Pertemuan berlanjut pada 10 Desember 2024. Pada pertemuan kedua itulah, RS menyerahkan uang tunai langsung sebesar Rp1 miliar dengan janji akan mendapatkan pekerjaan konstruksi dari APBD tahun 2025. Uang tersebut kemudian disetorkan ke salah satu bank swasta, yakni Bank BCA di wilayah Gunung Sari, oleh AS dan FR, orang dekat pejabat Indramayu.
Pelapor juga menguraikan dugaan ijon proyek yang melibatkan pengusaha asal Sukabumi berinisial BZ dan HH pada 27 Mei 2025 yang difasilitasi oleh TY dan HN dari tim BH. Melalui HK, terjadi pertemuan antara HB dan LH di sebuah restoran di Senayan Golf Club, Jakarta. Saat itu, ada permintaan uang yang ditransfer ke rekening IM, yang diketahui sebagai adik LH, senilai Rp750 juta.
Pada 27 Mei 2025, AN juga membawa pengusaha HH untuk dipertemukan dengan LH melalui HK di Grand Hyatt Jakarta, tepat di sebelah Plaza Indonesia. Keesokan harinya, 28 Mei 2025, HK diminta kembali bertemu di kawasan The Flavor Bliss 2, Jalan Alam Sutera Boulevard, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Di lokasi tersebut, HH menyerahkan uang tahap pertama untuk ijon proyek sebesar Rp2,5 miliar kepada HK agar diserahkan kepada LH dalam bentuk dolar. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada LH di Plaza Indonesia untuk pengondisian proyek APBD.
Kemudian pada 30 Juli 2025, HK diminta kembali oleh AN untuk menambah nilai investasi sebesar Rp2,5 miliar lagi, dengan harapan menjadi investor prioritas utama di Pemkab Indramayu. Pada 29 Desember 2024, melalui perantara AY dan IR, pengusaha Cirebon RS kembali menyerahkan uang sebesar Rp500 juta di sebuah mal di Ciputra Cibubur kepada pejabat tinggi aktif Indramayu tersebut. Pada Januari 2025, RS berjanji akan memberikan uang tambahan sebesar Rp500 juta sesuai permintaan pejabat tersebut dengan komunikasi lewat panggilan video (video call) dengan LH.
Sekitar Maret hingga April 2025, pejabat Indramayu melalui orang kepercayaannya, HL, memberikan draf pekerjaan konstruksi kepada RS dari tiga dinas, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora). Nilai proyek yang dijanjikan mencapai Rp7.022.566.000,00.***
