POJOKJABAR.com – Puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon pada hari Jumat (7/6) untuk menolak kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diberlakukan oleh Walikota Cirebon.
Aksi demonstrasi ini merupakan bentuk penolakan masyarakat terhadap keputusan Walikota Cirebon yang dinilai memberatkan rakyat. Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana, menegaskan bahwa aspirasi demonstran tersebut sejalan dengan hasil keputusan pada rapat dengar pendapat dengan perwakilan warga pada bulan lalu.
“DPRD Kota Cirebon telah menyampaikan rekomendasinya kepada Pemkot Cirebon untuk mengkaji ulang kenaikan PBB-P2,” jelas Ruri. “Kami belum mendapat laporan terbaru terkait hasil kajian tersebut.”
Ruri mengusulkan agar Pemkot Cirebon mempertimbangkan kenaikan tarif PBB-P2 di bawah 100 persen, namun lebih dari 20 persen, sebagai alternatif solusi.
“Memang, ada pembahasan APBD agar mencapai target, namun kenaikan tidak harus 100 persen,” terangnya. “Kita bisa pertimbangkan kenaikan di kisaran 20 sampai 100 persen.”
Di sisi lain, Koordinator Aksi, Hetta Mahendrati Latumeten, mengecam sikap Pemkot Cirebon yang dinilai abai terhadap tuntutan masyarakat. Hetta juga menyoroti pemasangan baliho pembayaran pajak dengan iming-iming diskon yang dilakukan Pemkot Cirebon.
“Sikap Pemkot Cirebon yang memasang baliho diskon pajak di tengah penolakan masyarakat sangat mencederai kesepakatan bersama,” tegas Hetta.
Menanggapi hal tersebut, Hetta menegaskan bahwa masyarakat akan menunda pembayaran PBB hingga terbitnya peratuan baru yang membatalkan kenaikan tarif PBB-P2.
“Tuntutan kami jelas, pemkot harus membatalkan atau mencabut Keputusan Walikota terkait kenaikan PBB 2024,” tandasnya.
Aksi demonstrasi ini menunjukkan keseriusan masyarakat dalam menolak kenaikan tarif PBB-P2 yang dinilai memberatkan. Diharapkan Pemkot Cirebon dapat segera merespon tuntutan masyarakat dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini.
