Kasus OTT Disdukcapil, Polisi Tetapkan 2 Orang Tersangka

Kapolresta Cirebon Kombes Pol M Syahduddi saat memberikan keterangan penetapan dua tersangka kasus OTT Disdukcapil Kabupaten Cirebon. Bima

Kapolresta Cirebon Kombes Pol M Syahduddi saat memberikan keterangan penetapan dua tersangka kasus OTT Disdukcapil Kabupaten Cirebon. Bima


POJOKJABAR.com, CIREBON – Polisi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Saber Pungli Jawa Barat di Kantor Disdukcapil Kabupaten Cirebon pada 24 Juni 2020.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, lima pegawai Disdukcapil Kabupaten Cirebon diamankan Tim Saber Pungli. Kemudian kasus tersebut dilimpahkan ke Polresta Cirebon pada 27 Juni 2020.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol M Syahduddi mengatakan, dua tersangka berinisial PH yang berstatus sebagai ASN dan AS yang berstatus sebagai honorer ditetapkan sebagai tersangka setelah keduanya sudah memenuhi alat bukti.

“Dua orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu PH status ASN dan AS status honorer. Dua tersangka itu sudah memenuhi dua alat bukti,” kata Syahduddi saat ditemui di Mapolresta Cirebon, Selasa (14/7/2020).

Kedua tersangka tersebut terbukti melakukan praktek jual beli prangko e-KTP dan melakukan pungutan terhadap masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan.

“Motif mereka memungut sejumlah uang kepada masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan. Rata-rata mereka yang mengurus dokumen kependudukan mengambil jalur cepat tidak melalui mekanisme sehingga dipungut biaya,” lanjutnya.

Lanjut Syahduddi, pihaknya masih melakukan pendalaman kepada tiga pegawai Disdukcapil lainnya yakni SE selaku kabid dafduk, B dan MS karena belum memenuhi dua alat bukti.

Adapun barang bukti yang diamankan dalam OTT tersebut diantaranya uang tunai sebesar Rp 11.850.000 dari tersangka AS dan Rp 250 ribu dari tersangka PH serta sejumlah prangko e-KTP.

Syahduddi juga menegaskan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman sejak kapan praktek pungli tersebut berjalan serta oknum-oknum lain yang terlibat.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka melanggar undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dengan ancaman pidana 6 tahun penjara atau denda Rp 75 juta.

(sep/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds