Pakai Data Tahun 2015, Dinsos Cirebon Sesalkan karena Banyak Bansos yang Tak Tepat Sasaran

Kepala Dinsos Kota Cirebon Iing Daiman

Kepala Dinsos Kota Cirebon Iing Daiman


POJOKJABAR.com, CIREBON – Bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu nampaknya masih banyak yang tidak tepat sasaran di Kota Cirebon.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Dinas Sosial Kota Cirebon yang mengatakan banyak sekali bansos yang malah didapatkan orang-orang mampu.

Pasalnya, data DTKS masih menggunakan data per tahun 2015 sehingga terdapat beberapa data yang sudah pindah, meninggal dunia, bahkan orang kaya atau mampu.

Hal itu dikatakan Kepala Dinsos Kota Cirebon Iing Daiman kepada Kantor Berita RMOLJabar (Group Pojokjabar.com), Senin (25/5/2020).

“Pemberian bansos berdasarkan data yang berasal dari 2 sumber yaitu dari data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan data Non DTKS,” kata Iing.

Usut punya usut ternyata data yang didapatkan DTKS merupakan data dari Kemensos (Pusdatin/Pusat Data dan Informasi) yaitu hasil pendataan yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2015.

Dan dijadikan salah satu dasar untuk pemberian program pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan seperti PKH, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau yang sekarang lebih dikenal dengan program Sembako.

“Sedangkan data non DTKS bersumber dari usulan masyarakat melalui kelurahan yang selanjutnya diajukan ke Dinsos/SKPD lain untuk diseleksi sesuai prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan,” ungkapnya.

Hasil seleksi selanjutnya diajukan ke pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Cirebon untuk memperoleh bantuan sosial.

“Waktu pengumpulan data (khususnya Non DTKS) sangat singkat sehingga tidak cukup untuk dilakukan verifikasi dan validasi,” ujarnya.

Kurang selektifnya pendataan tersebut membuat masyarakat kurang mampu semakin dirugikan.

Sebab masih saja ada masyarakat yang mampu mendapatkan Bansos sedangkan yang tidak mampu tak dapat sama sekali.

Hal ini menjadi perhatian serius Pemkot Cirebon dan akan segera melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan (DTKS dan non DTKS) dengan melibatkan berbagai unsur termasuk para ketua RW.

(ayu/pojokjabar/rmol)

Loading...

loading...

Feeds