Status Zona Merah Kota Cirebon Terkesan Dipaksakan, Harus Ada Kajian Ulang

Ketua Tanfidziyah NU Kota Cirebon, M Yusuf. Dede

Ketua Tanfidziyah NU Kota Cirebon, M Yusuf. Dede


POJOKJABAR.com, CIREBON – Penetapan Kota Cirebon masuk kategori zona merah Covid – 19, dikecam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cirebon.

Ketua Tanfidziyah NU Kota Cirebon, M Yusuf mengatakan, penetapan zona merah harus melalui data akurat jumlah ODP, PDP dan yang Positif Covid-19. Agar tidak ada kesan dipaksakan.

“Kami ingin Pemkot Cirebon mendata ril ODP, PDP dan pasien positif, ini baru satu orang sudah dinyatakan zona merah, ada kesan dipaksakan,” kata Yusuf

Yusuf melanjutkan Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis atas dasar apa menetapkan zona merah, keterianya, parameternya maupun barometernya seperti apa.

“Tolong jelaskan, dasar nya apa ditetapkan sebagai zona merah, kepada masyarakat, jangan membuat masyarakat jadi panik,” tuturnya kepada pojokjabar.com

Yusuf menuturkan, benar ada warga Kota Cirebon yang positif dan meninggal dunia, tapi lokasinya di Bandung dan sudah dikremasi juga di Bandung.

“Benar, warga Kota Cirebon ada yang positif dan meninggal dunia. Kok malah ujug-ujug menetapkan Kota Cirebon sebagai zona merah,” paparnya

Sebagai Wali Kota, semestinya tidak membuat masyarakat binggung dan menjadi panik. Karena menetapkan zona merah ada konsekuensinya.

“Masyarakat jadi bingung dan panik, kalau menetapkan zona merah, kami akan mendorong Pemkot Cirebon untuk segera mengimplementasikan konsekuensi dampak dari penetapan zona merah,” ujarnya.

Sementara Pembina Relawan NU Kota Cirebon Peduli Cobid-19, Rasjid mengatakan, Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis jangan asal mengeluarkan pernyataan Kota Cirebon masuk dalam kategori zona merah penyebaran virus Covid-19.

Rasjid menilai dalam penangganan penyebaraan virus Covid – 19, Pemerintah Kota Cirebon, hanya bisa melakukan himbauan dan simulasi. Sementara, tidak ada tindakan nyata kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi, imbas pandemic virus Covid – 19.

“Terkesan sekarang ini hanya bisa menghambur hamburkan uang rakyat, yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah bantuan sembako bukan himbauan,” tutur pria yang juga Ketua LPBHNU Kota Cirebon.

Rasjid menjelaskan, dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 dan 2, bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk penggunaan alokasi anggaran tertentu (recofusing) terhadap pandemic Covid-19.

Artinya Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk wabah virus Corona baik secara ekonomi maupun lainnya.

“Sampai saat ini anggaran penanganan Covid-19 belum jelas berapanya, jadi jangan asal bilang zona merah kalau anggaran saja belum disiapkan,” tandasnya.

(dat/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds