Sengketa Pilwu, Massa Pendukung Calwu Nomor 2 Minta Bupati Tunda Pelantikan

 Massa demo ke kantor bupati mendesak penundaan pelantikan kuwu Desa Suranenggala Kulon./Foto: RC

Massa demo ke kantor bupati mendesak penundaan pelantikan kuwu Desa Suranenggala Kulon./Foto: RC


POJOKJABAR.com, CIREBON– Massa pendukung Calon Kuwu (Calwu) nomor urut 2, Casudi meminta Bupati Cirebon menunda pelantikan kuwu yang ditetapkan panitia Pilwu sebagai pemenang.

Hal itu berlanjut pada aksi penundaan pelantikan kuwu terpilih Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala di Kantor Bupati, Kamis (26/12).

Salah satu pengunjuk rasa, Sudiyo dalam orasinya meminta Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg untuk menunda pelantikan kuwu terpilih. Menurutnya, permintaan penundaan pelantikan itu disampaikan atas dasar pertimbangan kondusivitas desa.

Agar tidak ada gejolak masyarakat yang mengarah kepada tindakan anarkis. Selain itu, karena proses hukum sengketa pilwu desa tersebut masih berlangsung. “Mohon pak bupati agar menunda pelantikan kuwu Kasmad. Kasihan pak polisi, capek karena harus terus menjaga Desa Suranenggala Kulon,” ujar Sudiyo.

Sementara, Kuasa Hukum Calwu nomor urut 2, Walim  meminta pemerintah daerah meletakan hukum sebagai panglima tertinggi di bumi Cirebon. Karena Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi dan menghormati hukum.

Menurut Walim, proses perkara sengketa Pilwu Suranenggala Kulon sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Sumber dan Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN), Bandung. Bahkan perkaranya sudah memasuki tahap persidangan.

“Dengan adanya nomor register (di PN sumber dan PTUN Bandung) ini, saya menginginkan agar (pelantikan) ditangguhkan sementara, menunggu keputusan pengadilan,” katanya.

Dia menjelaskan, sejauh ini pihaknya sudah berusaha meminta penangguhan pelantikan kepada pihak pemerintah daerah.

Namun pihak pemerintah daerah justru meminta surat permohonan itu disertai surat dari PTUN Bandung. “Bagaimana kita bisa mendapat surat dari PTUN kalau dimintanya enggak boleh, ini ngawaur aturannya apa yang dipakai,” tegasnya.

Walim juga mempertanyakan proses penyelesaian sengketa oleh Timwas Kabupaten, yakni Kesbangpol. Pasalnya, 18 desa yang mengajukan gugatan itu dengan bermacam permasalahan. Tapi diputuskan oleh Kesbangpol dengan jawaban yang sama, yaitu tidak memenuhi satu persen suara.

Bahkan, lanjut Walim, penyelesaian sengketa pilwu yang dilakukan Kesbangpol juga tidak pernah ada mediasi. Kesbangpol tiba-tiba langsung memberi putusan dengan mengeluarkan surat ditolaknya gugatan karena tidak memenuhi satu persen.

“Kalau ada mediasi. Jika tidak ada keputusan mufakat atau gagal, maka dibuatlah surat pernyataan gagal. Barulah pihak kabupaten membuat keputusan. Tapi ini nggak ada, tidak dilakukan oleh pihak kabupaten,” pungkasnya.

(RC/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds