Categories: Cirebon

DPRD Gelar Diskusi Hidup Bahagia tanpa Sampah

POJOKJABAR.com, CIREBON – Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten cirebon menggelar diskusi penanganan sampah bersama Komunitas Suara Rakyat disalah satu cafe dijalan Perjuangan Kota Cirebon.

Selain dihadiri ketua DPRD Kabupaten Cirebon M Luthfi dan Wakil Ketua DPRD Teguh Rusiana Merdeka, diskusi tersebut dihadiri oleh para pegiat lingkungan hidup, akademisi, LSM dan awak media.

Diskusi yang mengambil tema “Hidup Bahagia Tanpa Sampah” itu, mengemuka beberapa ide dan gagasan penanganan sampah di Kabupaten Cirebon yang dinilai sudah darurat sampah.

Ketua DPRD, M Luthfi, mengatakan, inti hasil diskusi adalah sebuah langkah tindak lanjut dalam pengambilan kebijakan yang disertai dengan aksi nyata.

Bahkan, semua pihak harus bergerak menangani sampah dengan target penanganan selesai ditahun 2020. DPRD Kabupaten Cirebon siap membantu capaian target tersebut hingga ke soal anggaran yang dibutuhkan dengan turut mencarikan solusinya.

“Targetnya tahun 2020 harus clear,” ucapnya.

Menurut Luthfi, kalau pemerintah serius, penolakan masyarakat terhadap lokasi pengadaan sampah seperti yang pernah terjadi, sebenarnya bisa dikelola. Sama seperti penolakan warga atas polusi yang berhasil dikelola oleh salah satu perusahaan di Kabupaten Cirebon.

“Kalau kebutuhan masyarakat, baik sosial, ekonomi dan lainnya bisa dipenuhi saya yakin penolakan bisa dikelola,” tegasnya.

Namun yang terjadi saat ini, kata Luthfi, Pemkab dinilai masih tidak serius dalam menangani persoalan sampah yang tidak kunjung usai.

Sehingga, penolakan masyarakat terhadap pengadaan lahan masih terus terjadi.

“Yang jelas saya belum melihat grand design pengolahan sampah dari pemkab cirebon,” tegas Luthfi.

Luthfi menyambut baik ide dari perserta diskusi yang mengusulkan pengolahan sampah ditangani oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dengan dikelola oleh BUMD, penanganan sampah diyakini bisa dikelola dengan serius dan cepat. Karena anggaran untuk percepatan proses pengelolaan tidak terhambat oleh waktu.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohammad Luthfi meminta Pemkab Cirebon tegas dalam pengadaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). Pasalnya, sudah ke tiga kalinya pada pengadaan TPPAS kerap kali mendapatkan penolakan dari warga.

“Pemerintah daerah terutama bupati harus tegas lah. Ini sudah ketiga kalinya ditolak warga,” ujar Luthfi.

Menurutnya, akibat penolakan warga Desa Cigobangwangi, Kecamatan Pasaleman, dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 4 milyar yang tidak terserap.

Dijelaskan Luthfi, penolakan warga pada setiap pengadaan lahan untuk lokasi sampah pasti akan terjadi.

Pemkab tidak seharusnya menuruti penolakan warga akan tetapi harus mampu memberikan solusi bagi dua kepentingan yakni bagi TPPAS dan warga.

“Bagaimanapun sampah ini menjadi persoalan yang menjadi prioritas kita semua. Bagusnya pemerintah mampu memberikan solusi bagi dua kepentingan ini, yang pertama dalam menangani sampah tetus yang kedua bagi warga. Kalo itu gak dilakukan ya kapan kita punya TPPAS ,” kata Luthfi.

Karena ketika ada persoalan, maka Pemkab Cirebon juga yang akan menjadi sasaran. Bagaimanapun, persoalan tidak akan selesai bilamana pemkab terus menerus menutup mata terkait perihal kondisi sampah yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.

Namun, dalam pengadaan lahan TPPAS yang lalu, Luthfi melihat ada yang salah dalam melakukan komunikasi dan sosialisasi yang sudah dilakukan kepada masyarakat.

Dia menilai, gagalnya pengadaan TPPAS tahun ini bukti konkret Pemkab Cirebon tidak serius dalam menangani masalah sampah.

Saat ini, yang menjadi prioritas adalah merealisasikan TPPAS. Program penanganan sampah yang digagas Pemkab di tingkat desa bukan prioritas utama.

Pasalnya, dari debit yang dihasilkan bila dihitung secara nyata hal itu tidak akan mampu menyerap limbah secara keseluruhan.

“Pengelolaan sampah di tingkat desa memang bisa, akan tetapi harus diimbangi dengan adanya TPPAS agar seluruh sampah dapat dikelola secara baik. Kenapa begitu, karena dari debit sampah yang dihasilkan dalam sehari sudah sangan luar biasa sehingga dibutuhkan TPPAS untuk mengelola sampah menjadi nilai yang berharga,” ujarnya.

Dari hasil diskusi tersebut didapatkan kesimpulan bila solusi dalam penanganan sampah dibutuhkan instansi tersendiri sebagai pengelola.

Sehingga nantinya pengelolaan sampah dapat dijalankan dengan baik yang nantinya akan mengubah nilai sampah menjadi nilau guna.

(dat/pojokjabar)

Dede Adhitama

Share
Published by
Dede Adhitama
Tags: CirebonDiskusiSampah

Recent Posts

  • Priangan

Kiprah BUMDes Guha Bau Tingkatkan Geliat Ekonomi Warga Lewat Wisata

Saya kebetulan suka olahraga air, suka berenang. Jadi, saya kerja di sini senang karena hobi tapi dibayar

6 Desember 2019 10:48 WIB 10:48
  • Bandung
  • Depok

Pegiat Filsafat UIN Jakarta Beri Penilaian Mengejutkan pada Rocky Gerung

Terkait konstitusi bisa diubah, semua hal juga berubah. Tetapi perlu digarisbawahi ada hal harus diyakini dan perlu dikokohkan, baik dalam…

6 Desember 2019 10:20 WIB 10:20
  • Bekasi

Kiat Menghadapi Penagih Utang yang Ingin Tarik Barang Kreditan

Trending

6 Desember 2019 10:02 WIB 10:02
  • Internasional
  • Pantura

Dilintasi Aliran Sungai Citarum, DLHK Karawang Malah Dapat Dana Hibah

Bantuan Bank Dunia baru akan Mou , pada tanggal 5 Desember 2019 besok, antara Kementerian Keuangan dengan Bank Dunia

6 Desember 2019 09:51 WIB 09:51
  • Depok

Retribusi Izin Trayek Angkot di Kota Depok Akan Dihapus

Dinas Perhubungan Kota Depok rencananya akan menghapus retribusi izin trayek Angkutan Perkotaan (Angkot) di Kota Depok pada tahun 2020.

6 Desember 2019 09:12 WIB 09:12
  • Bogor

Jembatan Penghubung 2 RT Terputus, Aktivitas Warga Terganggu

Ya, saya harapkan sih agar bisa diperbaiki secepatnya

6 Desember 2019 09:09 WIB 09:09