Camat Karangsembung Cirebon Curhat Perseteruan Pasca Pilkades 2019

Pilkades Serentak 2019

Pilkades Serentak 2019


POJOKJABAR.com, CIREBON– Pemilihan kepala desa (Kades) di Kabupaten Cirebon diwarnai berbagai intrik, politik uang hingga praktek perdukunan.

Hal tersebut membuatnya idak kalah seru dari Pilpres maupun Pilkada.

Diungkapkan Camat Karangsembung Cirebon, Edi Kurniadi, paska Pilkades perseteruan antar kubu justru berlanjut. Bahkan, lanjut Edi, mantan kadidat Kades dan Kades terpilih saling membuka borok korupsi dan saling lapor Polisi.

“Padahal kami sudah mewanti-wanti agar menjaga kondusifitas sebelum dan sesudah Pilkades. Ini fenomena baru, paska Pilkades saling lapor dugaan tindakan pidana korupsi yang terjadi di Desa Karangmekar,” kata Edi Kurniadi, saat ditemui di kantornya, Senin (11/11)

Lebih lanjut Edi mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan persaingan Pilkades jadi berbuntut panjang dan menyebabkan konflik berkelanjutan yang bisa mengganggu kondusifitas di lingkungannya.

“Ini sebetulnya sudah usai untuk urusan Pilkades, kami wakil pemerintah daerah sebetulnya sudah melakukan pembinaan, namun ini di luar prediksi,” ujar Edi.

Salah seorang tokoh masyarakat Karangmekar, Toat, mengatakan bahwa berlanjutnya perseteruan antara kandidat Kepala Desa yang kalah dengan kandidat yang menang disebabkan motif penguasaan dana desa dari pemerintah pusat yang jumlahnya bisa mencapai miliaran rupiah.

Besarnya dana desa lanjut Toat, sangat menggoda bagi orang orang yang punya niat melakukan korupsi.

“Anggaran Dana Desa yang miliaran itu sangat menggiurkan, yang seharusnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kerja (TPK) sebagai pemberdayaan masyarakat, malah diberikan kepada kontraktor dan sebagai kompensasinya pihak kontraktor memberikan sejumlah uang hingga puluhan juta rupiah pada oknum Kepala Desa,” demikian Toat.

(son/rmol/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds