Orang Dekat Mantan Anggota Dewan, Digarap Kejaksaan

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Aditya Rakatama. Dede

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Aditya Rakatama. Dede


POJOKJABAR.com, CIREBON – Seorang pria berinisial SM (35), yang merupakan orang dekat mantan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, ditahan pihak Kejasaan Negeri Kabupaten Cirebon.

Penahanan 20 hari kedepan di Rumah Tahanan (Rutan) kelas 1 Pelabuhan, lantaran SM menyalah gunakan kewenangan dengan menyewakan dan juga menjual excavator mini yang seharusnya diperuntukan untuk kelompok tani di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 lalu.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Irwanganda melalui Kasi Intel Aditya Rakatama mengatakan tersangka yang mengaku dekat dengan mantan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, mengajukan bantuan pengadaan excavator mini untuk kelompok tani ke Kementerian Pertanian yang kemudian di kelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

Namun, setelah mendapat excavator mini, tidak diberikan ke kelompok tani untuk digunakan. Excavator mini justru disewakan SM ke pihak lain.

“SM mengajukan excavator mini untuk kelompok tani, tapi bukannya untuk keperluan kelompok tani, excavator mini disalahgunakan oleh SM dengan disewakan ke pihak lain,” tutur Kasi Intel Aditya Rakatama kepada pojokjabar.com Senin (14/10/2019)

Pria yang akrab disapa Raka ini melanjutkan, SM telah menyalahgunakan barang milik negara dengan hasil untuk keperluan pribadi sebesar Rp290 juta. Aksinya, dilakukan sejak Desember 2017 sampai 2018.

“Akibat perbuatannya negara dirugikan sebesar Rp290juta,” tutur Raka

Selain melakukan, lanjut Raka, penahanan terhadap SM, pihak Kejasaan Negeri Kabupaten Cirebon masih mendalami keterlibatan pihak lain yang ikut menikmati hasil korupsi SM.

“Tidak menutup kemungkinan, ada pihak lain yang ikut menikmati hasil korupsi SM, dan kami masih menyelidiki lebih lanjut, tunggu saja kabarnya nanti,” ujar Raka

Akibat perbuatannya SM diancam Pasal 2 dan 3 UU tindak pidana korupsi no 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001, dengan hukuman empat tahun penjara.

(dat/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds