Tilep Dana Desa, Kuwu Desa Sarajaya Masuk Bui

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKJABAR.com, CIREBON – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cirebon unit Tipidkor tengah menyidik dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) tahap I 2017 dan Bantuan Provinsi (Banprov) tahun 2017, yang diduga dilakukan oleh pria berinsial AL selaku Kuwu Sarajaya Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon sebesar Rp 354.768.461.

“Saat ini proses penaganan perkara terhadap tersangka AL sudah tahap penyidikan dan berkas sudah dilimpahkan ke JPU Sumber Kabupaten Cirebon,” kata Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto melalui Kasubag Humas Polres Cirebon Iptu Muhyidin kepada pojokjabar, Senin (19/8/2019)

Barang bukti yang sudah diamankan penyidik yaitu satu bendel Peraturan Desa Sarajaya nomor 1 tahun 2015 tentang RPJMDes, satu bendel lampiran Perdes Sarajaya nomor 2 tahun 2017 tentang RKPDes tahun 2017, satu bendel peraturan Desa Sarajaya nomor 3 tahun 2017 tentang APBDes tahun anggaran 2017.

Satu bendel permohonan pencairan bantuan provinsi tahun anggaran 2017. Satu bendel surat pertanggungjawaban (SPJ) bantuan provinsi tahun 2017, satu bendel buku kas umum Dana Desa tahun anggaran 2017, satu bendel surat pertanggungjawaban (SPJ) bidang pemberdayaan DD tahap satu tahun anggaran 2017.

Kemudian satu bendel Surat pertanggungjawaban (SPJ) bidang pembangunan Dana Desa tahap satu TA. 2017, satu buah buku tabungan BNI atas nama Bumdes Balok Jaya nomor rekening 0696629707, satu lembar rekening koran dari buku tabungan BNI atas nama Bumdes Balok Jaya nomor rekening 0696629707 yang dikeluarkan oleh BNI kantor kas Tuparev.

Satu buah buku tabungan BJB atas nama Pemdes Sarajaya nomor rekening 0011728227100, satu lembar perihal teguran I Nomor 147.25/520 / Kecamatan tertanggal 01 November 2017 kepada Kuwu Sarajaya yang di tandatangani oleh Camat Lemahabang.

Satu lembar perihal teguran III Nomor : 147.25/24/ Kec. tertanggal 09 Januari 2018 kepada Kuwu Sarajaya yang di tandatangani oleh Camat Lemahabang. Satu lembar surat pernyataan pertanggungjawab temuan penggunaan Dana Desa tahap I Tahun anggaran 2017 hasil pemeriksaan Inspektorat tahun 2018, tertanggal 10 Agustus 2018 ditandatangani oleh AL.

Satu lembar Nomor : 147.25/265/ Kecamatan perihal perintah melaksanakan pekerjaan tahun anggaran 2017. kepada Kuwu Sarajaya, tertanggal 22 Mei 2018 ditandatangani oleh Camat Lemahabang. Satu lembar surat pernyataan tanggungjawab penggunaan Dana Desa tahap II tahun anggaran 2017. tertanggal 02 Mei 2018 ditandatangani oleh saudara AL.

Satu lembar STNK kendaraan R4 merk Suzuki type GC415V APV DLX MT, No. Polisi E 1536-O , Noka : MHYGDN42VFJ403271, No.Sin G15AID360767, warna Hitam Metalik tahun 2016 atas nama Pemerintah Desa Sarajaya alamat Desa Sarajaya RT 008 / RW. 003 Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.

Satu lembar surat perintah kerja Nomor : 141.1/6/spk/2017. tertanggal 12 Juni 2017 yang di tandatangani oleh saudara Darmawan dan Abdul Latif 1 (satu) bandel surat Keputusan Bupati Cirebon nomor 141.1/Kep. 585-BPMPD/2013 tentang pengesahan kuwu terpilih atas nama saudara Kustara dan kawan kawan sebanyak 45 orang hasil pemilihan kuwu di Kabupaten Cirebon tahun 2013, tertanggal 17 September 2013.

Menurut Iptu Muhyidin modus operandi tersangka yaitu menggunakan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2017 dan Bantuan provinsi tahun 2017 untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan temuan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Cirebon atas pengelolaan keuangan tahun 2017 Desa Sarajaya, diketahui sebagai berikut saluran drainase Rt. 13 / Rw. 04 Rp 28.956.000,- TPT (Tembok Penahan Tanah) blok Klikil Wetan Rp. 9.575.803, Rabat Beton Rt. 22 / Rw. 0 Rp. 16.690.057. Pengadaan sarana tiang PJU Lokal Rp. 9.090.000,- Rehab kantor Desa (bantuan provinsi tahun 2017) Rp. 150.000.000, biaya perencanaan rabat Rp. 20.706.000,-

Biaya perencanaan PJU Rp. 2.733.500, Biaya perencanaan pembangunan saluran Rp. 3.500.000, mobilisasi kendaraan siaga Rp. 10.000.000, Pemeliharaan kendaraan siaga aktif Rp. 2.000.000, pengadaan pelengkapan jenazah Rp. 4.586.500, pengadaan pelengkapan TPU Rp. 7.500.000, pengelolaan usaha ekonomi produktif (BUMDes) Rp. 72.398.600, Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Rp. 14.500.000, Penyusunan dan pendataan potensi asset Desa Rp. 2.532.000, jumlah Rp. 354.768.461.

“Pasal yang disangkakan terhadap tersangka AL yaitu pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun maximal 15 tahun,” ujarnya.

(gfr/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds