DPRD Kabupaten Cirebon Timba Ilmu ke Jawa Timur

DPRD Kabupaten Cirebon dan DPRD Kota Surabaya tuker cinderamata. Ist/pojokjabar

DPRD Kabupaten Cirebon dan DPRD Kota Surabaya tuker cinderamata. Ist/pojokjabar


POJOKJABAR.com, CIREBON – Guna menunjang perubahan di wilayah Kabupaten Cirebon anggota DPRD Kabupaten Cirebon bersama Dinas Pendidikan, Lingkungan Hidup, Bappenda dan Diskominfo setempat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur 24 sampai 26 Juli 2019.

Menurut Ketua DPRD sekaligus ketua rombongan Komisi III dan IV, Mustofa menuturkan kunjungan kali ini yang dilakukan pihaknya guna berbagi dengan Pemerintah Kota Surabaya dan Bojonegoro terkait dengan penanganan Sampah dan Pendidikan.

“Kita komisi III dan IV berkunjung pertama ke kota Surabaya terkait pengelolaan pendidikan terbaik. Karena Kota Surabaya itu sudah dua kali mendapatkan penghargaan pada tahun 2016 dan 2017,” kata Mustofa kepada Pojokjabar.com.

Dikatakan Jimus sapaan akrabnya Mustofa sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang pendidikan. Pendidikan bukan menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi peran serta masyarakat.

“Peran serta masyarakat disini pemberdayaannya cukup baik. Ada komunikasi dan transparansi. Berkaitan dengan biaya pendidikan betul-betul di komunikasikan kepada mayarakat, serta peran komite sekolah benar-benar di berdayakan. Kemudian, terkait dengan masalah informasi penerimaan dan target kelulusan di Kota Surabaya sangat baik. Itu yg menjadikan kita study banding. Nantinya hasilnya akan kita terapkan di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Sedangkan menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Yuningsih mengatakan, terkait kunjungannya selama di Surabaya berkaitan dengan pengolahan sampah, dimana di Kabupaten Cirebon sampah masih menjadi persoalan sangat besar.

“Di Kabupaten Cirebon soal sampah setiap tahun tidak kunjung selesai. Sementara di Kota Surabaya dibawah kepemimpinan ibu Risma ini sangat maksimal untuk menangani soal sampah,” kata Yuningsih.

Ternyata, Kota Surabaya tidak hanya masuk icon yang bagus dibidang penyelenggaraan pendidikan, tenyata dalam hal kebersihanpun sama. Makanya pihaknya banyak belajar ke Kota Surabaya dan Sidoarjo.

“Kalau untuk di Kabupaten Sidoarjo ternyata penanganan sampah dialihkan kepada pihak ketiga. Semoga ada membangun kemitraan badan usaha dan kita bisa mengikuti dan bisa terminimalisir pengelolaan sampah itu, terutama soal TPA. Kita DPRD untuk soal sampah sudah menganggarkan sejak thn 2017, untuk tiga lokasi. Tetapi tidak terserap, pada 2018 pun kita anggarkan juga ternyata tdk terserap lagi. Tahun ini pun kita anggarkan, mudah-mudahan terserap,” jelasnya.

Sementra untuk Rombongan Komisi 1 dan 2 melakukan kunjungan ke Pemkot Surabaya dan Kabupaten Gresik terkait Smart City dan Penggolahan Pajak Daerah.

Menurut Ketua Rombongan Komisi 1 dan 2, sekaligus Wakil Ketua DPRD, Drs H Subhan mengatakan bicara soal inovasi smart city, kabupaten Cirebon ingin belajar banyak bagaimana mengaplikasikan sebagai Kabupaten yang menerapakan smart city. Karena dari segi regulasinya Kabupaten Cirebon sudah ada. Tetapi perlu ada banyak dorongan dari semua pihak. Baik dari eksekutif maupun legislatif.

“Kalau di Surabaya dengan status kota besar sangat luar biasa penerapan E-Government nya dengan berbagai macam fasilitas yang ada termasuk kesungguhan. Di Kabupaten Cirebon sebenarnya bisa, hanya menunggu waktu. Tidak hanya berbicara piranti dengan artian infrastuktur, tetapi juga soal kultur, karena kultur itu sangat penting, karena di dalamnya ada beberapa pilar yang menajdi satu elemen keberhasilan seperti halnya tadi adanya tranparansi,” ujarnya.

Sedangkan terkait pajak parkir ia juga menambahkan pajak parkir sebagaimana laporan dari dinas terkait, pajak parkir masih dikisaran 600 jutaan.

“Untuk Parkir dikita hanya di kisaran 600 jutaan, sementara kita bandingkan dengan daerah lain cukup besar. Seperti hanya di Kabupaten Gresik.  Komisi II membandingkan dengan daerah lain tentu paling tidak ada system yang perlu di perbaiki di Kabupaten Cirebon,” tukasnya.

(gfr/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds