APBD Kota Cirebon Defisit Belasan Miliar, Banggar DPRD Kota Cirebon Sibuk Bikin Pengakuan

Handarujati Kalamullah anggota badan anggaran DPRD Kota Cirebon. Indra/pojokjabar

Handarujati Kalamullah anggota badan anggaran DPRD Kota Cirebon. Indra/pojokjabar

POJOKJABAR.com, CIREBON – Kisruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon terendus saat anggota Banggar DPRD Kota Cirebon hadir dalam acara rapat pleno terbuka penetapan calon legislatif (Caleg) terpilih menjadi Legislator (Dewan) terpilih Daerah Kota Cirebon yang digelar KPUD Kota Cirebon salah satu Ballroom Hotel di bilangan Jalan Wahidin, Kota Cirebon.

Handarujati Kalamullah, salah seorang anggota Banggar DPRD Kota Cirebon, menuturkan, pihaknya sedang menyisir setiap alokasi anggaran yang bisa diefesiensikan demi tercapai APBD Kota Cirebon yang mengalami defisit hingga belasan milyar rupiah.

“Kami di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cirebon, sedang mencoba menyisir pos-pos anggaran yang bisa diefesiensikan, agar mengurangi defisit dalam APBD Kota Cirebon, karena saat ini besarnya defisit yang dialami dalam APBD Kota Cirebon sebesar 13.8 miliar rupiah,“ kata Handarujati, Sabtu (20/7/2019).

Ia mengaku defisit yang besarnya hingga belasan milyar (13.8 miliar), akibat target pajak yang seharusnya naik 10 persen pada tahun ini tidak tercapai, sehingga menjadi PR yang sulit baik bagi eksekutif maupun pihaknya di Badan Anggaran DPRD Kota Cirebon dalam penyusunan APBD Perubahan yang harus disahkan oleh DPRD Kota Cirebon dalam beberapa bulan kedepan.

“Jika saja Pemerintah Kota Cirebon mau belajar dari tahun ketahun, maka defisit APBD tidak perlu terjadi, karena sebetulnya bisa diatasi, jika pemasukan dari pajak dikisaran 10 persen tercapai,“ Ujar Handarujati.

Ia mengaku, walaupun di rekening Pemerintah Kota Cirebon nongkrong 73 miliar atau terdapat total silva sebesar 73 milyar dari DAK tahun 2016 dan dana Kelurahan serta sertifikasi guru.

Namun belum bisa diapa-apakan karena belum adanya keputusan dari pihak pengadilan, apakah akan dibayarkan pada pihak kontraktor yang telah menggarap proyek DAK 2016 yang konon dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan RAB.

“Walaupun ada silva dalam rekening Pemkot, tapi itu tidak bisa diapa-apakan, apakah akan disusun lagi dalam kegiatan baru, karena silva yang 73 milyar merupakan anggaran dari DAK tahun 2016 sebesar 49 milyar yang masih dalam proses pengadilan, adapun anggaran yang tertahan untuk kelurahan dan sertifikasi guru akan dibayarkan pada ABAD perubahan,“ ungkap Handarujati.

(ind/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds