Bupati Cirebon Nonaktif Sunjaya Dituntut 7 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut 5 Tahun

Sidang tuntutan Bupati nonaktif Cirebon Sunjaya Purwadisastra (arif)

Sidang tuntutan Bupati nonaktif Cirebon Sunjaya Purwadisastra (arif)


POJOKJABAR.com, BANDUNG-– Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra dituntut JPU KPK tujuh tahun penjara. Hak politiknya juga dicabut selama lima tahun.

Dalam amar tuntutannya, Jaksa KPK menjelaskan Sunjaya bersalah karena menerima suap sesuai pasal12 huruf b ttg pidan korupsi dalam UU 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat 1.

Jaksa KPK Iskandar Marwoto menjelaskan, bahwa Sunjaya sebagai pelaku utama suap, sesuai fakta persidangan dituntut 7 tahun penjara.

“Hal ini sesuai fakta persidangan, bahwa perbuatannya melanggar norma hukum, serta kepercayaan publik sebagai kepala daerah,” jelasnya.

“Kami meminta majelis hakim agar menjatuhkan Hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider enam bulan penjara,” tegasnya.

Hal yang meringankan dari terdakwa yakni, belum pernah dihukum, mengakui kesalahannya.

“Untuk hal yang memberatkan yakni tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi, menodai kepercayaan masyarakat Cirebon, sebagai kepala daerah seharusnya memberi contoh baik,” papar Jaksa KPK.

Sidang sendiri akan dilanjutkan dua pekan mendatang tanggal 8 Mei 2019 dengan agenda pledoi dari terdakwa.

Usai Sidang, saat diminta komentarnya, Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya beralasan sakit.

“No Coment, saya lagi sakit,” terangnya saat keluar ruang sidang.

Sementara itu pengacara terdakwa Wawan Suwandi, menyatakan akan menuangkan pledoi terkait tuntutan JPU KPK.

“Kami akan tuangkan dalam pledoi nanti, banyak fakta persidangan yang diabaikan,” paparnya.

Sidang yang dimulai pukul 14.20 WIB digelar diruang sidang I Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (24/4).

Dalam sidang agenda tuntutan, Sunjaya tampak menggunakan batik motif merah putih dengan corak hitam.

Kasus yang terkait dengan praktik suap mantan Bupati Cirebon, modus yang diduga digunakan adalah pemberian setoran kepada bupati setelah pejabat terkait dilantik.

Nilai setoran terkait mutasi ini diduga telah diatur mulai dari jabatan Lurah, Camat hingga Eselon 3.

KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana, yaitu uang rupiah sebesa Rp385.965.000 dan bukti transaksi perbankan berupa slip setoran dan transfer senilai Rp6.425.000.000.

Sementara itu, dari penggeledahan yang dilakukan pada 26-27 Oktober lalu, disita sejumlah dokumen-dokumen terkait administrasi kepegawaian, dokumen proyek dan uang tunai Rp57 juta serta bukti transaksi bank senilai Rp40 juta.

Atas perbuatan tersebut pasal yang disangkakan kepada Sunjaya Purwadisastra sebagai pihak yang diduga penerima dalam penyidikan satu adalah Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undarg Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dalam penyidikan dua, Sunjaya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

 

 

(arf/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds