Jelang Pemilu 2019, Warga Cirebon Sebut OTT Bupati Cirebon Sunjaya dari Money Politics

ilustrasi money politic

ilustrasi money politic


POJOKJABAR.com, CIREBON– Salah seorang warga Cirebon Fahmi Tholkah memposting surat terbuka kepada warga Cirebon agar belajar dari kasus OTT Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra di akun Facebook miliknya, Selasa (16/4/2019).

Fahmi menyebut, suap dan money politics mewarnai proses Pilkada Sunjaya Purwadi Sastra saat menjadi Cabup Kabupaten Cirebon.

Setelah terpilih menjadi bupati, lanjutnya di postingan, terjadilah kasus jual beli jabatan untuk mengganti uang money politics sebelumnya.

Maka, ia berpendapat money politics harus dihindari dan dilawan.

Berikut isi statusnya:

Jelang Pemilu 2019, Warga Cirebon Sebut OTT Bupati Cirebon Sunjaya dari Money Politics

Seruan warga belajar dari kasus OTT Sunjaya pada Pemilu 2019 kali ini./Foto: Istimewa

 

“Kepada
Yth. Seluruh warga Kab. Cirebon.
Belajarlah dari musibah tertangkap OTT Bupati Cirebon berawal dari akibat Suap serta money politik ketika ingin menjadi bupati Cirebon pada saat pilkada, Maka ketika menjabat bupati terjadi jual beli jabatan untuk mengganti uang untuk Money politik.
Hindari Money politik, Lawan money politik..!!
Dan besok hari Rabu, 17 April 2019 saatnya Kab. Cirebon untuk Anggota DPRD yang bersih, bebas korupsi dan tidak akan ada OTT KPK di Kab. Cirebon.
Tolak Money Money politik untuk Kebaikan Kab. Cirebon….”

Jelang Pemilu 2019, Warga Cirebon Sebut OTT Bupati Cirebon Sunjaya dari Money Politics

Seruan warga belajar dari kasus OTT Sunjaya pada Pemilu 2019 kali ini./Foto: Istimewa

 

Sebelumnya diberitakan, Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra menangis di persidangan saat ditanya jaksa KPK soal uang gratifikasi. Sunjaya mengaku salah sudah terima suap.

Sunjaya menjalani sidang lanjutan kasus peneriman gratifikasi dari bawahannya di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (10/4).

“Saya salah, saya mengakui salah,” ujarnya saat sidang agenda pemeriksaan terdakwa di ruang sidang VI Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (10/4).

Sunjaya mengaku memiliki alasan menerima uang-uang gratifikasi ‎dari bawahannya itu.

“Kondisi dinamika sosial Kabupaten Cire‎bon yang membuat saya terpaksa menerima gratifikasi tersebut,” paparnya.

Uang gratifikasi diterima dengan alasan untuk koordinasi dengan Muspida Cirebon, menghadapi LSM.

Misal uang untuk kordinasi dengan Muspida Cirebon. Setiap kunjungan presiden ke Cirebon misalnya, selama ia memimpin, membutuhkan dana Rp 600 juta untuk kordinasi dengan Muspida Cirebon.

“Uang itu harus disediakan dari bupati untuk ke Muspida, ‎sedangkan dari APBD Cirebon justru sama sekali tidak dianggarkan,” terangnya.

(mar/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds