Kota Cirebon Lemah Upaya Pencegahan Korupsi, Rangkingnya Terbawah, Ini Buktinya Dibeberkan KPK

Piala KPK./Foto: Rmol

Piala KPK./Foto: Rmol

POJOKJABAR.com, CIREBON— Kota Cirebon menempati urutan ke-26 dari 28 daerah di Jawa Barat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Ini dikemukakan oleh Korsupgah KPK Wilayah Jawa Barat.

Ketua Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Jawa Barat, Tri Budi Rochmanto menyebutkan, berdasarkan data dari aplikasi MPC (Monitoring Center for Prevention), Kota Cirebon berada di urutan ke 26 Se-Jawa Barat dalam capaian sistem pencegahan korupsi.

Menurut Tri saat ditemui di acara Musrenbang tingkat Kota Cirebon di salah satu hotel di Jalan Siliwangi, Kamis (14/3) mengatakan, dalam capaian itu ada 47 kriteria.

Sedangkan untuk level kota ada 7 fokus area, seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.

Dia menuturkan, penilaian di Kota Cirebon masih rendah. Hal itu dapat dilihat dari hasil point-point sub kriteria ketika 7 kriteria di atas di breakdown.

Tri memaparkan, yang dicapai oleh Kota Cirebon baru 53 persen. Kota Cirebon urutan ke 26 dari 28 daerah di Jawa Barat. Artinya, pemenuhan terhadap kriteria atau sistem di tujuh fokus area itu baru 53 persen.

“Dari tujuh kriteria itu di breakdown menjadi sub kriteria. Nah, disitu ada nilainya, ada point-pointnya,” paparnya.

Sehingga, lanjut Tri, komitmen sistem pencegahan korupsi di Kota Cirebon belum optimal, oleh karenanya capaian MPC tidak menggembirakan.

Menurut Tri, faktor tersebut dikarenakan ada yang sifatnya non teknis, seperti contoh e planning budgeting apakah sudah memiliki aplikasi e planning dan sudah terintregasi atau belum.

“Kemudian apakah sudah punya belum standar harga satuan analisis biaya, sudah terdokumentasi tidak proses Musrenbang, RPJMD, forum OPD. Itu yang harus dipenuhi,” kata Tri.

“Semakin belum terpenuhi 47 indikator, semakin sedikit capainya,” bebernya.

Tri mengatakan, kalau bicara menurut Undang-Undang tindak pidana korupsi, pasti negara lah yang banyak melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Begitupun dengan tindak pidana penyuapan, yang rentan terjadi di APBD.

“Sehingga, proses-proses inilah yang harus dilakukan pencegahan, sebagaimana program yang ada di aplikasi MPC,” jelas Tri.

Aplikasi MPC, kata Tri, merupakan aplikasi mengenai capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah).

Upaya pencegahan itu sedianya dilaksanakan oleh seluruh pemda di Indonesia yang meliputi 7 area intervensi.

“Dengan memanfaatkan aplikasi tersebut, maka jajaran pemda setempat bisa menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK untuk melakukan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan lain sebagainya,” tandas Tri.

(yud/rmol/pojokjabar)

loading...

Feeds