RPJMD Belum Disusun, tapi RKPD Kabupaten Cirebon Malah Disusun, Pakai Apa?

FORUM RKPD: Pj Bupati, Sekda dan jajaran eksekutif beserta Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di sela-sela pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon tahun 2020./Foto: RC

FORUM RKPD: Pj Bupati, Sekda dan jajaran eksekutif beserta Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di sela-sela pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon tahun 2020./Foto: RC

POJOKJABAR.com, CIREBON– Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon tahun 2020 menggunakan rencana pembangunan jangka panjang dan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih.

Penyebabnya lantaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati terpilih belum disusun.

“Jadi kan kita belum menyusun RPJMD, karena bupati dan wakil bupati terpilih belum dilantik. Tetapi, tim anggaran kami yang diketuai pak Sekda, mengambil dari rencana pembangunan jangka panjang untuk menjadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020,” ujar Penjabat Bupati Cirebon Dr Ir H Dicky Saromi MSc kepada Radar Cirebon usai membuka penyusunan RKPD Kabupaten Cirebon, Selasa (12/3).

Judul besar dalam visi misi bupati dan wakil bupati terpilih, adalah tercapainya kemandirian juga dilibatkan dalam penyusunan RKPD.

“Tadi saya sudah sampaikan di rencana pembangunan jangka panjang kita era 2019-2024 ini adalah tercapainya kemandirian,” jelasnya.

Dalam RKPD 2020 ini, pihaknya menurunkan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih yaitu Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman, yang bersama itu dalam berbagai kegiatan.

“Selain itu, kami juga berharap banyak provinsi akan membantu di belanja tidak langsung, sesuai agenda Cirebon. Jadi misalnya yang berbudaya tadi saya katakan alun-alun kita mau buat, pusat kesenian akan kita buat, pusat ekowisata akan kita buat, kemudian yang sejahtera kita ingin ada dukungan untuk sistem layanan rujukan terpadu. Lalu kita juga minta dukungan rumah sakit tipe C yang kita minta ke provinsi,” tuturnya.

Visi misi Agamis juga akan dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan. Misalnya, Masjid Agung Sumber sebagai ikon dan masjid lainnya pusat Islamic Center dibantu. “Untuk yang Maju kita ingin juga stadion Watubelah dituntaskan.

Dan Aman, kita minta sarana prasarana yang bisa mendukung kinerja dari Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana, Satpol PP itu adalah bagian yang tidak terlepaskan,” bebernya.

Dicky menyebut, postur APBD Kabupaten Cirebon sangat ideal. Untuk belanja langsung 39 persen, sementara belanja tidak langsung 61 persen. Ini kondisi ideal karena hampir 60-40 persen dari total APBD Rp4 triliun. Untuk provinsi saja, kata Dicky, masih dalam posisi 72-28. Posisi sebenarnya masih banyak belanja tidak langsung.

Pihaknya juga akan meningkatkan tunjangan perbaikan penghasilan bagi para pegawai. Harapannya, untuk belanja tidak langsung dapat meningkatkan tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai, karena itu bagian dari upaya menilai kinerja seseorang. Mana yang diberikan penghargaan, mana yang harus disanksi.

Dalam RKPD 2020, Dicky menegaskan bahwa proporsi pembangunan tidak ada ketimpangan di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. “Proporsinya sama. Salah satu yang kami usulkan itu pusat kesenian, tidak hanya di Gegesik tetapi juga Losari. Jadi kita berimbang. Kemudian untuk pembangunan jalan dan jembatan juga sudah diarahkan ke Cirebon timur,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa SH mengaku sangat puas dengan RKPD 2020 yang disusun Pemerintah Kabupaten Cirebon. Baginya, musrenbang untuk tahun 2020 yang disampaikan Pj Bupati sebagai perencanaan yang optimis. Karena ada perimbangan antara belanja langsung dan tidak langsung. Bukan hanya memperhatikan infrastruktur ekonomi dan lainnya, tetapi juga untuk kesejahteraan perangkat.

(den/RC/pojokjabar)

loading...

Feeds