Sunjaya Buka Mulut Soal Uang Terima Kasih Pelantikan ASN di Kabupaten Cirebon

Bupati Sunjaya bersama mantan ajudannya. (kirno)

Bupati Sunjaya bersama mantan ajudannya. (kirno)


POJOKJABAR.com, BANDUNG–  Sejumlah nama terkait uang terima kasih pasca pelantikan mutasi dan rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon selama periode 2014 sampai dengan 2018 disebut Bupati Cirebon non-aktif Sunjaya Purwadi Sastra.

Pada sidang hari Rabu (6/3) , Sunjaya menyebut nama Deni Syafrudin  selaku ajudannya semasa menjadi bupati. Deni, disebut Sunjaya di ruang sidang Pengadilan Tipikor Bandung, menerima uang terima kasih pasca pelantikan mutasi dan rotasi jabatan ASN.

Uang terima kasih yang diterima Deni, kata Sunjaya, dibelikan tanah, rumah, mobil, dan lainnya. “Tanah di Losari yang beberapa waktu lalu dijual ke Ibu Lilis, rumah di Sendang Regency, memiliki mobil Mitsubishi Pajero, Toyota Yaris, Honda Brio, membangun mertuanya rumah, dan orang tuanya dibangun toko untuk berjualan,” kata Sunjaya.

Di sinilah terjadi perdebatan. Deni yang juga dihadirkan dalam sidang sebagai saksi, rupanya tak terima dengan pernyataan Sunjaya. Ia memberikan bantahan. “Maaf majelis hakim, orang tua saya sebelum saya lahir sudah berjualan,” bantah Deni.

Beruntung, adu mulut keduanya tak berlangsung lama karena dipotong oleh hakim. Hakim mengingatkan untuk melanjutkan materi persidangan. Sunjaya sendiri masih ingin menyerang Deni. Setidaknya itu disampaikan usai persidangan. Ketika dicegat wartawan, ia tampak kesal dengan krnonologi penangkapan dirinya oleh KPK pada Oktober 2018 lalu.

Sunjaya menganggap bahwa kasus yang membelitnya penuh unsur politik. Dia beralasan, ketika meminta Deni untuk mentransfer uang Rp250 juta sebagai sumbangan acara Sumpah Pemuda yang digelar PDIP, sebenarnya di rekening, baik atas nama Deni Syafrudin ataupun Warno, masih ada uang. Menurut Sunjaya, harusnya Deni tidak perlu mengambil uang di Gatot.

“Saat rapat di DPP, saya bilang ke Deni uangnya ada tidak. Kata Deni ada, awalnya hanya Rp200 juta. Artinya malam itu sebenarnya bisa transfer, tinggal tambah Rp50 juta. Tapi kata Deni kalau SMS banking maksimal Rp100 juta. Ya sudah, besoknya. (tapi besoknya) terus alasannya sakit. Kenapa sakit, tapi ngambil uang di Gatot,” tanya Sunjaya.

“Coba kalau uang yang ada di rekening atas nama Deni Syafrudin yang tadinya ada Rp800 juta dan sudah keluar Rp500 juta, kan ada sisa Rp300 juta. Itu cukup (cukup untuk ditransfer ke panitia Sumpah Pemuda PDIP, red). Kalau ini cukup (tak perlu ambil ke Gatot Rachmanto, red) saya tidak kena OTT. Di sini ada apa? Ini unsur politik,” tandasnya.

Walaupun demikian, saat persidangan, Jaksa KPK kembali memutar rekaman percakapan telepon pada 22 Oktober 2018 pukul 17.17 WIB antara Sunjaya dan Gatot yang kemudian dilanjutkan Deni Syafrudin. Dalam percakapan itu, ada perjanjian pengambilan uang terima kasih pasca pelantikan Gatot Rachmanto sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon. Dalam percakapan itu, Sunjaya menginstruksikan Gatot untuk menitipkannya ke Deni. “Nanti yang itu, dititip ke Deni aja ya,” kata Sunjaya dalam rekaman percakapan telepon.

“Ya, dalam kasus ini, hanya Sunjaya dan Gatot yang akhirnya diadili. Keduanya terjaring OTT KPK pada 24 Oktober 2018. Ketika itu, sekitar pukul 16.00, tim KPK mendatangi kediaman Deni Syafrudin di Kedawung Regency 3. Di kediaman Deni, KPK menyita uang Rp116 juta dan bukti setoran ke rekening penampung milik Sunjaya yang diatanamakan orang lain dengan nilai Rp6,4 miliar ,” lanjutnya.

Dari kediaman Deni, KPK menuju rumah Gatot di Graha Bima Cirebon. Gatot ikut dibawa bersama Deni menuju  Pendopo Bupati di Jl RA Kartini, Kota Cirebon. KPK kemudian berturut-turut mengamankan Sunjaya dan ajudan lainnya bernama Nanda, Kabid Mutasi BKPSDM Sri Darmanto, serta Kepala BPKSDM Supadi Priyatna. Dalam prosesnya, Sunjaya dan Gatot ditahan dan diproses, sementara lainnya dipulangkan.

Selain itu, Ada nama-nama lain yang diungkap Sunjaya dalam persidangan pada Rabu lalu (6/3). Mulai dari mantan Kepala BKPSDM Kalinga, mantan Sekda Yayat Ruhyat, hingga mantan wabup Tasiya Soemadi Al Gotas. Pertama, Sunjaya mengatakan ada uang terima kasih pasca pelantikan mutasi dan rotasi ASN selama periode 2014 sampai dengan 2018.

“Karena tahun 2015, Haji Kalinga memberikan kepada saya, disaksikan ajudan saya saudara Deni Syafrudin di ruang kerja saya. Saat itu, sudah dibagi untuk saya, untuk sekretaris daerah dan kepala BKPSDM. Untuk sekda, saudara Deni pernah mengantarkannya, yakni saat itu Sekda Yayat,” ujar Sunjaya.

Sunjaya juga sempat menanggapi keterangan kesaksian Kepala Dinas PUPR Avip Suherdian mengenai fee proyek. “Terkait keterangan saksi Avip mengenai fee proyek 5 persen untuk saya, itu tidak benar. Saya menerima sejak tahun 2017, tapi tidak bicara prosentase dan menerima dari sekretaris pribadi saya Sunendi, bukan melalui Deni. Karena Deni tidak pernah melaporkan kepada saya terkait pemberian dari saksi Avip,” katanya.

Sunjaya mengatakan bahwa Avip pernah datang kepadanya guna menyampaikan keluhan terkait permintaan wakil bupati saat itu Tasiya Soemadi yang meminta fee proyek sebesar 5-7 persen. Sehingga, lanjut Sunjaya, Avip meminta kepada kontraktor fee sebesar 10-12 persen.

“Saat itu saya katakan, saya tidak ikut campur. Karena pada saat 2014 sampai akhir 2016 semua proyek-proyek dikuasai oleh wakil bupati. Karena saya selaku bupati diserahkan kepada wakil bupati. Pertanyaannya, kalau Anda memberi fee 5 persen kepada wakil bupati, 7 persen nya dikemanakan,” tanya Sunjaya kepada saksi Avip.

Kemudian, Avip menjawab; “Waktu Pa Wabup masih ada (masih menjabat, red) kami tidak mengelola karena fee langsung ke wakil bupati. Itu saja,” singkatnya.

Fee proyek muncul saat Jaksa KPK menanyakan kepada Avip, selain uang terima kasih hasil mutasi dan rotasi jabatan apakah ada sumber-sumber lain. pertanyaan itulah yang kemudian dijawab oleh Avip ada fee proyek sebesar 5 persen dari total nilai proyek dan setoran bulanan sebesar Rp25 juta/bulan dari dinas untuk bupati. “Iya ada, 5 persen,” jawab Avip.

Dan, keterangan Avip, diperkuat keterangan Suparman, Kepala Bidang Bina Teknis dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Cirebon yang juga menjadi saksi dalam persidangan tersebut. “Fee yang saya tahu dari rekanan langsung ke bapak (Sunjaya, red),” singkatnya.

Di sela-sela menyampaikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, Sunjaya menyampaikan permohonan maaf karena merasa bersalah menerima fee proyek dan uang dari hasil mutasi dan rotasi jabatan ASN. Ia pun berjanji tidak akan melakukan hal yang sama dikemudian hari. “Insya Allah tidak akan terjadi lagi, karena saya akui itu perbuatan salah baik sengaja maupun tidak disengaja,” ungkapnya.

(jun/RC/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds