Kebijakannya Dianggap Kontroversial Soal Warga Miskin, Begini Penjelasan Kuwu Banjarwangunan

Dedi Setiawan, Kuwu Banjarwangunan (ist)

Dedi Setiawan, Kuwu Banjarwangunan (ist)

POJOKJABAR.com, CIREBON— Langkah kepala desa (kuwu) di Kecamatan Mundu menuai kontroversi. Penulisan keluarga miskin di dinding rumah penerima bansos PKH dan BPNT dianggap penghukuman masyarakat miskin.

Program bansos dari pemerintah pusat (Kemensos RI) yang bertujuan mulia dalam membantu masyarakat miskin, namun pada pelaksanaam di lapangan kini memunculkan kecemburuan sosial di setiap peloksok negeri, tidak terkecuali di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

Penerima manfaat bansos dalam program BPNT dan PKH masih banyak kekurangan, khususnya pada data penerima manfaaf yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang.

Isu bansos kembali hangat di bicarakan di tengah masyarakat, langkah pemerintah Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu kini menuai pro dan kontra.

“Terlau kasar dan tidak manusiawi pemberian label pada dinding rumah keluarga  penerima manfaat (KPM) yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banjarwangunan,”  ujar narasumber yang enggan identitasnya dipublikasikan pada Pojokjabar.com saat ditemui di bilangan jalan Cipeujeh Kamarang.

Ditambahkan Dede, pendamping program BPNT di Kecamatan Lemahabang sependapat dengan tokoh masyarakat setempat, dirinya tidak setuju masyarakat penerima PKH dan BPNT ditulis Keluarga Miskin, karena itu mempermalukan orang.

Menanggapi pro dan kontra atas kebijakan yang dilakukan pada masyarakat penerima Bansos, Dedi Setiawan, Kuwu Banjarwangunan mengaku jika keputusan yang dianggap kontroversial sudah di musyawarahkan terlebih dahulu dengan stakeholder yang ada di Desa Banjarwangunan.

“Kami mengambil keputusan itu atas hasil musyawarah Desa dengan RT,RW Lembaga Desa lainnya termasuk dari pihak pendamping PKH dan BPNT serta pihak Kepolisian,” ujar Dedi Setiawan Kuwu Banjarwangunan Mundu.

Lebih lanjut Dedi menjelaskan dasar kebijakan yang diambil dirinya sebagai kepala desa untuk membela masyarakat miskin yang berhak atas program bansos dari Pemerintah Pusat, agar tepat sasaran hanya masyarakat miskin yang dapat.

“Jumlah penduduk kami itu 11 ribuan jiwa dan jumlah penerima (BPNT) sendiri sebanyak 670 Kepala Keluarga (KPM) dan untuk Program Keluarga Harapan PKH sejumlah 598, nah banyak warga yang tidak mampu tidak dapat Bansos, sedangkan banyak warga yang pakai kalung gelang berbondong bondong mendapat bansos” tuturnya

Dedi berharap masyarakat sadar diri, baik yang mampu maupun tidak mampu, karena kebijakan ini bukan untuk menghakimi namun demi tepat sasaran manfaat bonsos bagi masyarakat miskin.

Selain itu pihak pemdes telah m membentuk pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) untuk melayani dan mendata masyarakat yang tidak mampu atau keluarga miskin.

“Kami tidak menghakimi, kami dalam pelaksanaan hanya menawarkan saja, Alhamdulillah dari 2 Blok sudah 8 KK yang mengundurkan diri dari program bansos secara suka rela,” katanya.

“Selain itu dalam pelaksanaan penyemprotan tulisan keluarga penerima BPNT dan PKH ikut melibatkan pihak Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa,” imbuhnya.

(yon/pojokjabar)

loading...

Feeds