Ulah Kuwu Sarajaya Bikin Banyak Pihak Ikut Susah, Statusnya Bikin Terkejut

SP2HP kasus korupsi di Cirebon./Foto: Yon

SP2HP kasus korupsi di Cirebon./Foto: Yon

POJOKJABAR.com CIREBON– Memasuki pertengahan bulan Februari tahun 2019, awak media Pojokjabar.com mendapatkan foto dariĀ  surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) kasus korupsi yang merugikan keuangan negara di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Hal ini terlihat pada surat yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Cirebon dengan Nomor: B / 24 / II / RES . 3 . 3 / 2019 / Sat. Res yang dikeluarkan di Sumber tertanggal 13 Februari 2019.

Dalam surat SP2HP ditujukan kepada pelapor atas nama Raden Agus Syaefuddin yang menjabat Wakil Ketua DPP Lembaga Swadaya Masyarakat LSM BIN, terbitnya laporan SP2HP merupakan jawaban atas laporan tertanggal 24 April 2018 lalu.

Masih menurut surat yang diterbitkan dalam SP2HP memyebutkan setelah melakukan penyelidikan baru telah ditemukan bukti yang menunjukan telah terjadi tindak pidana korupsi. Surat yang di tanda tangani langsung oleh Kasat Reskrim AKP. Kartono Gumilar.

Saat Pojokjabar.com mengkonfirmasi telah terbitnya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP), Raden Agus Syaefuddin mengaku SP2HP belum berada di tangannya.

Sedangkan, pada saat meminta komentar kepada Lembaga BPD Sarajaya Kecamatan Lemahabang mengaku jika masyarakat Sarajaya serta BPD sudah merasa kesal, masyarakat menginginkan oknum Kuwu tersebut segera di non-aktifkan.

“Ya, kalau masyarakat sih termasuk lembaga BPD sudah merasa kesal dan inginnya sih Kuwu tuh dinonaktifkan, sekarangkan statusnya sudah meningkat dari tahap penyelidikan ke penyidikan,” harap narasumber dari BPD Sarajaya pada Pojokjabar.com, Senin (18/2/2019).

loading...

Feeds