Camat dan Polisi Lemahabang Saling Ungkap Pendapat Tumpang Tindih Data Penerima BNPT dan PKH

Edi Prayitno Camat Lemahabang./Foto: Yon

Edi Prayitno Camat Lemahabang./Foto: Yon

POJOKJABAR.com CIREBON– Tumpang tindih data penerima manfaat BPNT dan PKH akibat tidak validnya data yang digunakan oleh Kementerian Sosial RI menimbulkan permasalahan baru di setiap poksok negeri. Sehingga, program untuk menolong orang miskin sering tidak tepat sasaran.

Beberapa tahun terakhir ini, koordinasi lintas sektoral pun tidak terjalin secara harmonis. Acapkali pihak Pemdes dan Muspika hanya dipandang sebelah mata.

Hal ini dibeberkan oleh Camat Lemahabang, Edi Prayitno saat menjawab pertanyaan awak media Pojokjabar.com seusai acara Musrenbang Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon.

Edi Prayitno alias E`Prey menyatakan pihak Pemerintah Kecamatan Lemahabang tidak dilibatkan dalam pendataan penerima BPNT dan PKH. Data yang digunakan pun data BPS tahun 2011. Selain itu pihaknya tidak mendapatkan salinan laporan data penerima manfaat dari para pendamping PKH maupun dalam penyalur BPNT.

“Perlu ada update data, agar dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin tepat sasaran, selain itu perlu ada laporan ke pihak pemerintah Kecamatan dari para pendamping program bantuan sosial di wilayah kami,” ugkap Edi Prayitno pada Pojokjabar.com saat ditemui di ruang kantornya, Senin (11/2/2019).

E`Prey menambahkan, seharusnya bagi orang yang sudah mampu atau kaya, pemegang kartu BPNT maupun PKH jangan mengambil keuntungan dengan tetap menerima bansos dari pemerintah.

“Di provinsi Jawa Tengah contohnya, rumah dipasang stiker KK miskin bagi penerima BPNT dan PKH, harusnya di sini juga orang yang mampu harus malu dan mengembalikan kartu ATM BPNT dan PKH pada pemerintah,” tegasnya.

Kompol Sentosa Sembiring Kapolsek Lemahabang

Kompol Sentosa Sembiring Kapolsek Lemahabang./Foto: Yon

 

Terpisah, Kompol Sentosa Sembiring Kapolsek Lemahabang menanggapi gonjang-ganjing informasi penambahan jumlah saldo pada ATM penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah hukumnya.

Kompol Sembiring menyampaikan, jika pihaknya sudah memanggil pihak penyalur bantuan sosial dengan polemik adanya saldo pada ATM penerima BPNT pada pembagian bulan Desember 2018 lalu.

“Menindaklanjuti simpang siurnya informasi pihak penyelenggara penyalur bantuan sosial, khususnya BPNT, maka kami sudah mengklarifikasi pada pihak pengelola E-Warung Desa Cipeujeh Kulon dan sudah clear tidak ada masalah,” ujar Sembiring pada Pojokjabar.com saat ditemui di ruangnya.

Lebih lanjut, Sembiring menegaskan mulai tahun 2019 pihak Kepolisian akan mengamankan penyaluran bantuan sosial pada masyarakat agar tepat sasaran.

“Minggu kemarin kami rapat di Mapolres dan Teleconference dengan beberapa dirjen pusat, kami mendapatkan tugas mengawal dan mengamankan serta menindak serta penegakan hukum pidana pada penyalahgunaan bantuan sosial,” tuturnya.

Masih menurut Sembiring, adanya nota kesepahaman atau MoU dengan Kementerian Sosial, maka pihak Polri wajib mengawal penyaluran bantuan sosial hingga masyarakat yang tepat, yaitu keluarga miskin.

“Mulai tahun 2019 Polri sudah MoU dengan Kemensos RI, kami punya kewajiban mengawal bansos tepat sasaran karena uang yang dipakai merupakan uang Negara sehingga jika ada penyimpangan masuk dalam pidana korupsi,” akunya.

Sembiring menambahakan kembali, jika tidak tepat sasaran, maka pihaknya akan menacatat guna mengevaluasi jika ada penerima merupakan orang kaya atau ada penyimpangan Bansos dalam penyalurannya.

“Sudah ada strukturnya sekarang, Kaposek itu sebagai Kastgas di kecamatan dan wajib mengamanakan bansos tepat sasaran, selain itu jika ada penyelewengan bansos maka akan ditindak sebagai penegakan hukum,” tandasnya.

(yon/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds