Polres Ciko Tetapkan Tersangka Korupsi Proyek Jalan Rinjani Raya Bomo-Mahoni

Kapolres Cirebon Kota, AKBP Roland Ronaldy. Foto: Alwi

Kapolres Cirebon Kota, AKBP Roland Ronaldy. Foto: Alwi


POJOKJABAR.com, CIREBON–┬áSalah seorang pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon berinisial YW sebagai tersangka atas kasus korupsi pelaksanaan pekerjaan jalan Rinjani Raya Bromo dan Mahoni Raya.

Hal ini disampaikan Kepolisian Resor Cirebon Kota (Polres Ciko).

Pekerjaan infrastruktur jalan bersumber dana APBN tersebut terletak di Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

Kapolres Ciko AKBP Roland Ronaldy mengatakan, nilai kontrak proyek jalan tersebut sebesar Rp599 juta yang berumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Proyek itu sumbernya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahun 2016. Kontraknya sebesar Rp599 juta rupiah,” ujar Roland saat Conferensi Pers di Mapolres Ciko, Senin (14/1)

Roland menuturkan, pihaknya baru menetapkan status tersangka pada 1 orang. Saat ini, berkas kasus tersebut sudah dikirim, dan sedang dalam proses pengkajian di Kejaksaan. Ia mengaku, ada kemungkinan tersangka lain yang akan ditangkap.

“Berkas secara lengkap dengan keterangan ahli, semuanya sudah dikirm ke Kejaksaan. Nanti akan segera P. 21,” kata Dia.

Roland menjelaskan, jika tersangka YW saat ini menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sudah ada sekitar 33 saksi yang sudah memberikan keterangan, BPKP, serta LKPP secara lengkap.

“Negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 205 juta. Dengan modus melakukan kontrak yang tak sesuai pada aturan dan prosedur lelang. Tersangka juga mengurangi spesifikasi pekerjaan,” jelas dia.

Hingga saat ini, Roland dan jajarannya masih mengembangkan pihak lain yang kemungkinan terlibat, baik swasta maupun kontraktornya.

“Pihak swasta sendiri belum ditetapkan menjadi tersangka, kami masih fokus pada penyelenggara negara, ” ungkapnya.

Sementara, untuk penahanan tersangka akan dilakukan jika yang bersangkutan tidak bersikap kooperatif. YW sendiri masih bertugas dan tidak melarikan diri.

“Kami masih menunggu keputusan dari Kejaksaan. Kalau sudah P. 21, kami akan melakukan penangkapan tersangka. Kita serahkan tersangka serta barang bukti ke Kejaksaan,” ucapnya.

Berdasarkan keterangan yang didapatkan, Roland menilai, status tersangka bisa naik dari PPK ke KPA, itu pun jika pengembangan mengarah ke sana. Akan tetapi, proses penyidikan masih berlanjut, namun belum ditemukan indikasi mengarah ke KPA.

“Nanti kita lihat perkembangannya. Apakah bisa meningkat ke KPA atau tidak, ” pungkasnya.

(yud/rmol/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds