4 Tersangka Lain Kasus Korupsi Proyek Jalan Rinjani Raya Bomo-Mahoni

Kapolres Cirebon Kota (Ciko) AKBP Roland Ronaldy./Foto: Alwi

Kapolres Cirebon Kota (Ciko) AKBP Roland Ronaldy./Foto: Alwi


POJOKJABAR.com, CIREBON– YW, seorang Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon kini ditetapkan tersangka oleh Polresta dalam dugaan korupsi peningkatan Jalan Bromo dan Mahoni di Kota Cirebon.

YW ditetapkan tersangka pada Senin (14/1/2019) kemarin dalam konferensi pers Polres Cirebon Kota (Ciko) di Mako Polres Jalan Veteran 05, Kota Cirebon, 15.00 WIB.

Kapolres Cirebon Kota (Ciko) AKBP Roland Ronaldy mengungkapkan YW dijadikan tersangka karena diduga menyelewengkan anggaran proyek Jalan Bromo dan Mahoni di Kecamatan Harjamukti ratusan juta rupiah.

Baca: Polres Ciko Tetapkan Tersangka Korupsi Proyek Jalan Rinjani Raya Bomo-Mahoni

 

“Berkas perkaranya sudah kami berikan ke Kejaksaan dan menunggu perintah dan baru melaksanakan penahanan,” ungkapnya, Selasa, (15/1/2019).

Roland pun mengungkapkan, selain YW, pihaknya juga menetapkan 4 tersangka lain, yakni S dari PPTK, dan 3 lainnya penyedia barang dan jasa, yakni HMS Direktur CV Rajawali, DD petugas upload dokumen penawaran dan K pelaksana pekerjaan.

Roland pun menjelaskan, untuk YW pihaknya tidak bisa melakukan penahanan, dan ia memastikan tidak akan kabur sebab masih menjabat dan berdinas sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Yang bersangkutan masih menjabat dan berdinas, sehingga kita masih bisa berkoordinasi dengan pemerintahan kota untuk memastikan yang bersangkutan ada di sini,” jelasnya.

Kasus dugaan korupsi Jalan Bromo dan Mahoni Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Polresta telah menemukan adanya kejanggalan yaitu pengurangan ketebalan aspal, dan merugikan uang negara Rp 205.775.417.

Berdasarkan Undang-undang tindak pidana korupsi, ia juga mengatakan empat tersangka tersebut terancam Pasal 2 penjara seumur hidup, dan paling singkat 4 tahun, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.

Selain itu, juga terancam Pasal 3 dengan pidana seumur hidup dan penjara paling singkat 1 tahun, serta paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.

Hingga kini, kasus tersebut, yang dijadikan saksi-saksi sebanyak 33 orang, dan 3 tambahan dari ahli, yakni ahli teknik sipil, LKPP dan Auditor BPKP.

(alw/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds