KKP Ungkap Penyebab Lamanya Surat Izin Penangkapan Ikan Terbit, Ini Sebabnya!

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP, Agus Suherman (kanan) dan Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono (kiri).

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP, Agus Suherman (kanan) dan Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono (kiri).

POJOKJABAR.com, INDRAMAYU – Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ungkap penyebab lamanya waktu penerbitan dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Di Bulan Juni sempat terhambat, karena dokumen LKU, LKP yang disampaikan oleh pemilik kapal berbeda dengan kenyataanya,” beber Agus Suherman, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP.

Dicontohkan Agus Suherman, kapal 100 GT namun jumlah penangkapan ikan yang dilaporkan hanya 100 ton.

“Kan gak rasional, sementara SDA ikan kita (Indonesia,red) memberikan kontribusi besar di masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak diperhatikan oleh nelayan di Pemerintahan dahulu, sementara saat ini LKU dan LKP menjadi perhatian Pemerintah. Sehingga nelayan pun harus mengikuti pemerintah.

“Sekarang sudah tidak ada kendala, ” tandasnya.

Agus Suherman memastikan, waktu yang dibutuhkan dalam proses penerbitan SIPI tergantung dari dokumen-dokumen persyaratan yang diajukan oleh nelayan sendiri, serta proses pengiriman dokumen asli ke KKP. Dimana waktu tersebut berasal dari pihak pengirim.

“Saat verifikasi dokumen pengajuan benar, kami minta dokumen aslinya, begitu di cek ternyata semuanya benar, 3-4 hari SIPI bisa terbit,” tegasnya.

Pantauan Pojokjabar.com di lokasi, dari 10 juragan yang diberikan SIPI, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan SIPI bervariasi.

Sementara itu Anggota DPR RI Komisi IV Ono Surono memastikan, di Tahun 2018 terdapat 5-6 kapal nelayan dari Indramayu yang ditangkap.

Karena SIPI mati saat ditengah laut, daftar ABK tidak sesuai, dan dokumen yang wajib dipegang oleh nahkoda ternyata belum dimiliki.

“Saya harus teriak-teriak agar kapal perikanan harus dibedakan dengan kapal niaga, perusahaan, dan umim lainya,” pungkas Ono.

(pri/pojokjabar)

loading...

Feeds