Duh, 3 Perda Kota Cirebon Dicabut, Ada Apa?

Ilustrasi perda

Ilustrasi perda

POJOKJABAR.com, BANDUNG- Setidaknya ada 3 Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon dicabut. Pasalnya, ketiga Perda sudah menjadi kewenangan dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat.

Dua dari aturan itu sudah resmi menjadi Perda, sementara satunya berbentuk Raperda. Ke Tiga aturan itu ialah Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah, Perubahan Perda Nomor 3 tahun 2012 serta Raperda Ketahanan Pangan.

Hal itu terungkap dalam Rapat Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (24/9). Seluruh fraksi di DPRD Kota Cirebon menyetujui pencabutan aturan daerah itu. Termasuk Pengelolaan Air Tanah, persetujuan lantaran adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Fraksi Partai Demokrat M. Handarujati Kalamullah, kewenangan pengelolaan air tanah sudah beralih ke Pemerintah Pusat.

“Hal ini bukan menjadi kewenangan bagi Kota/Kabupaten sehingga hal ini merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat sehingga kami menyambut baik adanya pencabutan Perda tersebut,” kata Handarujati.

Senada, Ketua Fraksi Partai Hanura Een Rusmiyati menyatakan, pencabutan Perda Nomor 8 tahun 2010 merupakan konsekwensi dari adanya Keputusan MK.

“Maka Fraksi Partai Hanura mendukung hal tersebut,” kata Een Rusmiyati.

Di lain Fraksi, Dani Mardani Ketua Fraksi PAN menyambut baik pencabutan Perda tentang pengelolaan air tanah.

“Pencabutan harus dilakukan karena sudah adanya aturan yang lebih tinggi sehingga Kota/Kabupaten sudah tidak bertanggungjawab lagi mengenai persoalan tersebut,” ujar Dani Mardani.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Asep Dedi menjelaskan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon memandang baik keseluruhan kesepakatan Fraksi-Fraksi.

Persetujuan Fraksi mengenai pencabutan Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah sesuai koridor perundang-undangan.

“Karena kita ketahui bersama sekarang tanggung jawab permasalahan pengelolaan air tanah sudah bukan tanggung jawab pemerintah Kota Cirebon. Pantas bila kemudian kita harus mencabut aturan yang memang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi,” kata Asep Dedi.

Masih menurut Asep, pandangan umum Fraksi atas penyelenggaraan ketahanan pangan, Pemkot Cirebon akan menindaklanjutinya dengan program-program di Dinas terkait seperti program Beras Miskin (Raskin) akan diganti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikelola Dinas Sosial (Dinsos).

(aga/rmol/pojokjabar)

loading...

Feeds