Terkait Pemberhentian Sementara Kuwu Gempol, Ini Hasil Audensinya

Audensi yang di fasilitasi oleh DPRD Kabupaten Cirebon dengan pihak terkait, menyangkut permasalahan pemeberhentian kuwu Gempol. Foto: Dede/pojokjabar

Audensi yang di fasilitasi oleh DPRD Kabupaten Cirebon dengan pihak terkait, menyangkut permasalahan pemeberhentian kuwu Gempol. Foto: Dede/pojokjabar


POJOKJABAR.COM, CIREBON – DPRD Kabupaten Cirebon melakukan audensi dengan pihak DPMD Kabupaten Cirebon, Camat Gempol dan pihak dari Kuwu Gempol terkait pemberhentian sementara oleh Bupati Cirebon beberpa pekan silam.

“Surat pemberhentian sementara kuwu Desa Gempol bisa dicabut apabila kuwu telah melaksanakan semua amar putusan Mahkamah Agung (MA),” ujar Kepala  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Memet Surahmet saat dikonfirmasi usai menghadiri audiensi

Menurut Memet, jika semuanya sudah dilaksanakan kuwu, maka pihaknya juga akan segera mencabut. “Misalnya ada empat hal yang harus dilakukan kuwu dan baru tiga berarti kan belum semua dilaksanakan. Kalau sudah semua ya kita segera cabut,” kata Memet singkat.

Sementara itu Camat Gempol, Suharto menyampaikan, terbitnya surat pemberhentian sementara kuwu Desa Gempol itu sudah atas pertimbangan matang.

“Sebelumnya saya sudah koordinasi dengan DPMD, Inspektorat dan bagian hukum sehingga bupati menertbitkan surat pemberhentian,” kata Suharto.

Dikatakan Suharto, harusnya pemberhentian tetap, hanya saja mengingat sebagai bahan evaluasi dan pelajaran kuwu sehingga hanya diberikan sanksi skorsing tiga bulan.

“Menimbang bahwa manusia tidak ada yang sempurna, barangkali ada i’tikad baik kan. Dengan skorsing ini diharapkan kuwu sadar diri dan mau berubah,” kata dia.

Masih disampaikan, pihaknya akan terus memantau dan mengevaluasi apakah kuwu sudah memiliki i’tikad baik atau belum. Saat audiensi, lanjutnya, kuwu mengaku sudah membuat surat pernyataan dan sebagainya. Itu bagian bentuk i’tikad baiknya.

“Saya akan menilai, dengan tadi adanya surat pernyataan dan sebagainya. Tapi tetap saya akan mengevaluasi, kalau misalnya ada itikad baik ya sudah. Karena pemberhentian ini bukan karena kebencian,” tandasnya.

Meski demikian, camat tetap tidak bisa secara mandiri mengeluarkan surat rekomendasi pengangkatan kembali kuwu. Pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait, Inspektorat juga Bagian Hukum Setda.

“Saya juga perlu hati-hati, jangan sampai ada masyarakat lain yang menuntut kenapa kuwu diangkat lagi. Jadi saya harus kordinasi dengan bagian hukum,” ucapnya.

Kasus yang terjadi di Desa Gempol ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran desa lainnya. “Bukan saja bagi kuwu dan BPD tapi juga jadi pembelajaran camat. Supaya kedepan lebih hati-hati,” imbuhnya.

(dkw/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds