PGRI Minta Pemerintah Perhatikan Guru

Ketua PGRI Cabang Kabupaten Cirebon, Edin Suhaedin. Foto: Dede/pojokjabar

Ketua PGRI Cabang Kabupaten Cirebon, Edin Suhaedin. Foto: Dede/pojokjabar


POJOKJABAR.com, CIREBON – Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) cabang Cirebon, meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib guru, terlebih sekarang ini belum ada UU yang mengatur tentang keberpihakan kepada para pendidik.

Hal ini disampaikan oleh Ketua PGRI Cabang Kabupaten Cirebon, Edin Suhaedin, hasil dari Rakernas PGRI yang dilakukan di Batam awal bulan kemarin menghasilkan beberapa keputusan salah satunya adalah terkait regulasi, guru diharapkan bisa lebih fokus untuk mendidik dan mengajar. Meskipun mendidik adalah hal yang menakutkan bagi guru.

“Untuk keputusan regulasi guru, saya berharap pemerintah untuk lebih bisa fokus,” kata Edin

Edin menambahkan, banyak kasus manakala guru akan mendisiplinkan anak didiknya, yang terjadi justru terbalik, salah satu contoh adalah kasus guru SMP di Madura dan kasus Kepala Sekolah yang dianiyaa oleh orang tua siswa di Sulawesi. Dua kasus ini meurut Edin menjadi dilema tersendiri bagi para guru, untuk itu pihaknya mendesak kepada Pemerintah untuk segera membuat undang-undang perlindungan terhadap guru.

“Adanya UU Perlindungan anak dan UU HAM, ini seakan membelenggu guru, dan semua kejadian yang menimpa guru itu tidak menguntungkan guru, justru yang terjadi malah sebaliknya, guru banyak dirugikan bahkan banyak yang harus berakhir di jeruji besi padahal hanya mencubit,” tutur Edin

Edin khawatir dengan keadaan seperti ini, guru akan menjadi apatis tidak mau mendisiplinkan siswa karena ketakutan dan resiko yang dihadapi terlalu tinggi.

Selain permasalahan perlindungan guru, dikatakan Edin, pada Rakernas PGRI juga membahas kekurangan guru PNS, dan solusi untuk guru PNS ini sudah memenihi titik terang. Pemerintah menurut Edin, sudah mulai mencabut moreterium pengangkatan PNS, dan rumus yang digunakan dalam pengangkatan PNS guru adalah jumlah guru yang memasuki masa pensiun ditambah 50 persen kebutuhan.

“Akan ada pembukaan bulan April nanti, dan kalau di kalkulasi Pemerintah akan merekrut tenaga guru PNS sekitar 100 sampai 150 ribu pertahunnya, dan akan dilakukan secara bertahap, dan pengurus besar mengharapkan prioritas untuk guru yang sudah mengabdi cukup lama agar diprioritaskan menjadi PNS,” tambahnya.

(dkw/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds