Perda LP2B Ditunda 2016, Lahan Pertanian Terancam Musnah

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKJABAR.com, CIANJUR-Lahan pertanian di seluruh Cianjur dipastikan tetap akan terancam musnah dan digantikan menjadi pabrik industri dan permukiman baru. Pasalnya, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ditunda pembahasannya sehingga tidak bisa menjadi perda seutuhnya.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kabupaten Cianjur, Tavip Darmawan, usai sidang paripurna di gedung dewan, mengungkapkan, raperda yang bertujuan untuk melindungi lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan menjadi pabrik industri dan permukiman, harus kembali ditunda pembahasannya di tahun kedua pembahasan raperda pada 2016 mendatang.

“Iya harus ditunda lagi karena memang data dan draf raperdanya belum lengkap,” ujar Tavip, Senin (31/8/2015).

Selain karena hanya masih berupa judul raperda saja, Tavip menambahkan, juga disebabkan karena belum siapnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur dalam penerapan perda tersebut.


“Dari Dinas Pertanian meminta agar mensosialisasikannya terlebih dahulu sebelum diperdakan. Katanya biar petani di Cianjur tidak kaget saat perda tersebut diterapkan,” terang dia.

Dengan dipendingnya Raperda LP2B itu, Tavip menyebut, lahan pertanian di Cianjur bakal kembali terancam semakin berkurang. Sebab, hanya dengan perda LP2B itulah lahan pertanian pangan berkelanjutan bisa tetap terlindungi.

“Ya karena tidak ada dasar hukum yang secara khusus melindungi lahan pertanian berkelanjutan. Makanya bisa dikatakan terancam,” jelas dia.

Kendati disebutnya terancam, Tavip menjelaskan, untuk menyiasati hal itu, dapat menggunakan standar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pasalnya, di dalam perda tersebut, terdapat aturan zoning untuk kawasan industri yang menegaskan titik koordinat wilayah mana saja yang diperbolehkan untuk industri.

“Nah, ketika ada yang di luar titik koordinat itu, maka itu sudah dapat ditindak. Karena itu berarti sudah melanggar perda RT-RW,” tegas dia.

Dengan adanya zoning kawasan industri itu, lanjut Tavip, maka tidak ada wilayah di luar zona yang diperbolehkan untuk dibangun industri, walaupun luasan industri itu di bawah 20 hektar.

“Itu yang dikatkaan Bagian Hukum Provinsi Jawa Barat ketika konsultasi beberapa waktu lalu,” ucap dia.

Untuk sementara, hingga ditetapkannya Perda LP2B mendatang, industri yang sudah ada saat ini bisa tetap berjalan dan beroperasi sebagaimana mestinya. Akan tetapi, industri tersebut sama sekali tidak melakukan perluasan lahan.

“Kalau yang sudah terlanjur ya boleh tetap di situ, tapi tidak boleh diperluas. Kalau tetap ngeyel, maka bisa langsung ditindak,” pungkas Tavip. (ruh/dep)