Angkum Dipungli, Organda dan Dishubkominfo Tak Tahu

Sejumlah sopir angkot trayek 01 mengadukan duagaan adanya pungli ke DPRD Cianjur.
Sejumlah sopir angkot trayek 01 mengadukan duagaan adanya pungli ke DPRD Cianjur.
Sejumlah sopir angkot trayek 01 mengadukan duagaan adanya pungli ke DPRD Cianjur.

POJOKJABAR.com, CIANJUR-Senin (31/8/2015) kemarin, sejumlah sopir angkutan umum (angkum) trayek 01, ramai-ramai mendatangi kantor DPRD Kabupaten Cianjur. Para sopir angkum tersebut mengadukan bahwa adanya dugaan pungutan liar dengan alasan perpanjangan trayek baru.

TS (38) salah satu sopir lainnya menambahkan, sekitar sebulan sebelum adanya keputusan perpanjangan jalur tersebut, para sopir angkum dan sejumlah pemilik angkum pun sudah dikumpulkan. Tujuannya, untuk mensosialisasikan dan memberitahukan berkenaan dengan rencana perpanjangan jalur beserta pembayarannya itu.

Namun, lanjut dia, ada kejanggalan dalam pertemuan tersebut. Pasalnya, dalam kesempatan itu, tidak ikut dihadiri petugas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Cianjur serta pihak kepolisian sebagaimana seharusnya.

“Kalau yang resmi itu kan pasti ada orang dishub dan kepolisian. Ini tidak ada sama sekali,” kata dia.


Selain itu, sambung dia, keputusan berkenaan dengan besaran pembayaran Rp500 ribu pun dinilainya merupakan keputusan sepihak. Karena, semua yang hadir disuruh untuk menandatangani surat persetujuan.

“Katanya, kalau yang tandatangan lebih dari 50 persen sopir dan pemilik angkum, maka itu sudah cukup dinggap sebagai keputusan dan disetujui bersama,” beber dia lagi.

Kendati terpaksa sudah menandatangai surat persetujuan dimaksud, ia mengimbuhkan, sebagian besar dari sopir dan pemilik angkum hingga saat ini masih belum membayarkan uang perpanjangan itu karena dianggap terlalu tinggi dan memberatkan. Sebagai konsekuensinya, tidak bisa melintas di jalur perpanjangan itu.

“Jangankan bayar segitu, untuk ngejar setoran saja sudah susah, kok. Ini kan tidak masuk akal. Makanya kami memilih untuk melaporkan hal ini ke dewan,” papar dia.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Cianjur, Dede Sopandi, mengaku cukup kaget dengan adanya laporan tersebut. Malah, ia pun mengaku baru mengetahuinya berkenaan dengan dugaan pungli terhadap sopir dan pemilik angkum itu.

“Lho, saya malah baru tahu sekarang ini. Tapi untuk membuktikan laporan itu, secepatnya saya akan turun ke lapangan. Paling lambat besok atau lusa akan saya lihat,” ujar Dede melalui sambungan telepon selularnya.

Senada, Kabid Angkutan Dishubkominfo Kabupaten Cianjur, Afif mengaku sama sekali tidak mengetahui jika ada kegiatan pungli dalam perpanjangan trayek yang diduga dilakukan oleh oknum pengurus trayek itu.

Tapi, ia mengakui, bahwa sekitar dua bulan sebelumnya, pengurus trayek mengajukan perpanjangan trayek dikarenakan belum adanya angkum yang melintas di jalur tersebut. Terlebih, angkum 010 yang recananya akan dioprasikan tahun ini, menurutnya, tidak jadi melalui jalur tersebut.

“Sudah ada surat keputusannya (SK). Sekarang sudah ada di bagian hukum, tinggal menunggu turunnya saja,” jelas dia.(ruh/dep)