Awasi Tender Alat Peraga Kampanye

KPU Cianjur memasang alat peraga kampanye calon.
KPU Cianjur memasang alat peraga kampanye calon.
KPU Cianjur memasang alat peraga kampanye calon.

POJOKJABAR.id, CIANJUR-Gelaran pemilhan bupati dan wakil bupati Kabupaten Cianjur 2015 yang sudah memasuki tahapan dan masa kampanye, maka dipastikan bakal dibutuhkan alat peraga kampanye (APK) yang menjadi tanggungan negara dalam hal pembiayaannya melalui APBD. Untuk itu, Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Cianjur pun tidak ingin lengah dalam pengawasannya.

Hal ini terkait dengan bakal ditenderkannya pengadaan APK tersebut kepada pihak swasta yang juga difasilitasi oleh KPU Cianjur.

Terkait urusan tersebut, Ketua Panwaslu Kabupaten Cianjur Bidang Pengawasan, Agus Jaelani mengatakan, bahwa pihaknya bakal mengawasi ketat penyelenggaraan tender tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan verifikasi ketat dan keabsahan pemenang tender yang salah satu persyaratannya adalah memiliki alat percetakan sendiri.

“Itu aturannya sudah seperti itu. Sedangkan untuk alat cetaknya itu sendiri juga harus sesuai dengan yang tertera dalam profil perusahaan,” ungkap Agus, Jumat (28/8/2015).


Kendati sudah memiliki alat cetak sendiri, jelas Agus, bukan berarti sudah lolos verifikasi. Pasalnya, kemampuan dan hasil cetakan dalam proses produksinya pun tetap menjadi bahan penilaian verifikasi.

Selain itu, hal lain yang juga menjadi pertimbangan dan penilaian lain adalah jam kerja perusahaan yang berlaku selama ini. Hal itu, kata Agus, menjadi tolok ukur pantas atau tidaknya perusahaan itu pantas atau tidak menjadi pemenang tender pengadaan APK.

“Semua yang ada di perusahaan itu akan diawasi dan diverifikasi betul. Mulai dari mesin cetak, kapasitas, kempuan, jumlah karyawan dan jam operasional. Pokoknya semuanya saja,” tegas dia.

Disinggung tentang pengawasan dana kampanye, imbuh Agus, bahwa semua pasangan calon wajib menyampaikan rekening khusus yang berisi dana kampanye, laporan awal kampanye dan kegiatan kampanye yang dirangkum dalam bentuk laporan.

“Anggaran yang tertera dan realisasi kegiatan serta hasil akhir akan di evaluasi oleh lembaga khusus. Saat ini, semua pasangan sudah menyertakan rekening khusus pasangan. Dan laporan dana kampanye pun sudah disampaikan ke KPU,” terang Agus.

Khusus dana kampanye hasil sumbangan, lanjut Agus, untuk perseorangan tidak boleh menyumbang lebih dari Rp50 juta, dan Rp500 juta untuk lembaga.

“Untuk sumber dana yang tidak jelas asal-muasalnya, itu akan dijadikan temuan oleh panwas,” pungkas Agus.(ruh/dep)