P2KP Lanjutan PNPM Mandiri Perkotaan

DIBAHAS: Suasana lokakarya sosialisasi Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP).
DIBAHAS: Suasana lokakarya sosialisasi Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP).
DIBAHAS: Suasana lokakarya sosialisasi Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP).

POJOKJABAR.id, CIANJUR-Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Cianjur bersama Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) Cianjur, gelar lokakarya sosialisasi P2KP di Aula Distarkim, Kamis (27/8/2015).

Kordinator Kota P2KP Kabupaten Cianjur, Dede Heriyadi menjelaskan, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tahun 2015 ini, PNPM Mandiri Perkotaan berdasarkan kebijakan pemerintah dinyatakan selesai secara program. Namun semangat program dan kegiatan pemberdayaan masih berlangsung.

Mengingat landasan yang diletakkan oleh program ini, dengan metodologi dan pendekatan yang ideal sudah terinternalisasi baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat pemerintah daerah .

“Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai pengelola program PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 2007, dan program P2KP pada tahun 1999-2006 memilih untuk melanjutkan semangat pemberdayaan ini, dengan nama Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP),” jelasnya.


Sementara itu, PPK Satker PIP, Yeddi Indragunawan mengatakan, P2KP sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan oleh pemerintah pusat, daerah, dan setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

“Permukiman yang berkelanjutan pada hakekatnya adalah merupakan visi yang perlu diupayakan, dan dijaga serta dipupuk secara bersama,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, saat ini Indonesia menghadapi tantangan pembangunan permukiman dengan terdapat 38,431 hektar kawasan permukiman kumuh, yang tersebar diberbagai perkotaan di tanah air.

Dalam pelayanan air minum, saat ini Indonesia hanya mencapai 70,5 persen, sedangkan akses pelayanan terhadap sanitasi baru mencapai 62 persen penduduk.
“Hal ini masih di bawah dari sasaran Millenium Development Goals (MDGs), yang ditargetkan tercapai pada tahun 2020 dan menjadi tantangan kita bersama,” papar Yeddi.

Atas dasar itu, lanjut Yeddi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencanangkan ‘Program Prakarsa Permukiman 100-0-100’, yaitu program pengembangan permukiman berkelanjutan dengan mencapai 100 persen akses air minum, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen dan 100 persen akses sanitasi untuk masyarakat Indonesia pada akhir tahun 2019.

Dibentuknya P2KP bertujuan, yakni untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup bersih, sehat dan produktif, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang mendukung upaya mencapai target ‘100-0-100’ di perkotaan pada tahun 2019, partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan prioritas kumuh di perkotaan tahun 2015-2019, sesuai hasil identifikasi Dit. Bangkim DJCK.

Kemudian, partisipasi masyarakat dalam pencapaian target 100-0-100 di seluruh lokasi P2KP/PNPM Perkotaan, dan meningkatnya kapasitas dan peran pemda untuk menjalin kolaborasi stakeholders pembangunan permukiman kota, dalam rangka pencapaian target 100-0-100 di wilayahnya, termasuk penguatan City Changers dan pembentukan Pokja Permukiman Kota. (des/dep)