Dana Kampanye Maksimal Rp29 M

Pasangan calon bupati dan wakil bupati saat menunjukan nomor urut mereka.
Pasangan calon bupati dan wakil bupati saat menunjukan nomor urut mereka.
Pasangan calon bupati dan wakil bupati saat menunjukan nomor urut mereka.

POJOKJABAR.id, CIANJUR-KPU Cianjur membatasi dana kampanye masing-masing pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur 2015 sebesar Rp29 miliar. Dana kampanye sebesar itu, hanya berlaku untuk dana kampanye pribadi masing-masing paslon dan bukan yang difasilitasi negara melalui APBD.

Dana anggaran tersebut, adalah dana yang didapatkan dan dikumpulkan masing-masing paslon, baik dari dana pribadi maupun dana dari sumbangan pihak ketiga.
Hal itu diungkapkan Divisi Sosialisasi KPU Cianjur, Hilman Wahyudi, Kamis (27/8/2015).

Menurut Hilman, penetapan batasan dana kampanye itu berdasarkan kesepakatan dengan seluruh paslon peserta pilbup Cianjur 2015. Selain itu, batasan pun telah ditetapkan melalui perhitungan dengan tim kampanye paslon.

“Untuk sementara ini, setelah dibicarakan dengan masing-masing tim paslon ya segitu. Tapi itu masih bisa berubah,” ujar Hilman, kemarin.


Hilman mengatakan, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2015 pasal 12 disebutkan, pembatasan dana kampanye itu meliputi lima metode kampanye. Yakni rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan bahan kampanye serta jasa manajemen dan konsulitan. Dari setiap kegiatan tersebut, kemudian dihitung dan disesuaikan dengan estimasi jumlah peserta yang hadir yang setiap daerahnya memiliki batasan yang berbeda.

“Rencananya, nanti akan ada pertemuam lagi dengan masing-masing tim paslon untuk membicarakan hal itu lagi,” jelas dia.

Terkait sumber dana, lanjut Hilman, para pasangan calon dapat menggunakan dana dari kantong pribadi masing-masing calon, partai politik maupun gabungannya serta sumbangan dari pihak ketiga. Berbeda dengan dana pribadi maupun parpol, dana yang berasal dari sumbangan pihak ketiga dibatasi.

Bagi pihak ketiga perorangan, Hilman menjelaskan, hanya diperbolehkan menyumbang maksimal sebesar Rp50 juta saja. Sedangkan dana sumbangan dari kelompok atau badan hukum maksimal sebesar Rp500 juta. Adapun bentuk bantuan tersebut dapat berupa uang, barang dan jasa.

“Itu aturannya sudah seperti itu,” singkat dia.(ruh/dep)