Syarat TKA Berbahasa Indonesia Dihapus

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKJABAR.id, CIANJUR-Kebijakan pemerintah pusat yang mencabut kewajiban persyaratan wajib mahir berbahasa Indonesia untuk para pekerja asing yang hendak bekerja di tanah air mendapatkan tanggapan serius pemerintah Kabupaten (pemkab) Cianjur.

Pemerintah pusat secara resmi menghapus persyaratan wajib berbahasa Indonesia bagi para Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang baru menggantikan Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Cianjur, Sumitra mengaku kurangnya daya serap perusahaan terhadap tenaga kerja di Kabupaten Cianjur.

Daya serap perusahaan belum optimal dikarenakan tenaga kerja setiap tahunnya bertambah. Lulusan-lulusan sekolah di berbagai tingkatan setiap tahunnya bertambah.


“115 ribu tenaga kerja kini tercatat di kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Cianjur. Sekarang baru 30 tenaga kerja asing yang tercatat Dinsosnakertrans Kabupaten Cianjur,” papar Sumitra kepada Radar Cianjur (Grup Pojoksatu).

Sumitra menuturkan, pihaknya tidak berkapasitas untuk mendukung maupun menolak kebijakan pemerintah tersebut.

“Kami para aparatur negara hanya menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang seperti yang biasa dilakukan oleh eksekutif. Terkait kebijakan baru, hingga kini kami belum mendapat petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), maupun pedoman lainnya dalam pelaksanaan kebijakan baru tersebut,” imbuhnya.

Sumitra berharap, tenaga kerja lokal di Kabupaten Cianjur dapat terus meningkatkan kualitas, keterampilan serta norma dan etika kerja yang baik.
“Siapkan mental dan bangun budaya kerja yang baik seperti visi Kabupaten Cianjur, yakni Sejahtera dan Berakhlakul Karimah. Terlebih, nantinya kita akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” pesannya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur, Lepi Ali Firmansyah berpendapat bahwa kebijakan tersebut perlu disertai upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, khususnya tenaga kerja Kabupaten Cianjur.

“Tenaga kerja asing yang bekerja di negara kita biasanya didatangkan dengan keahlian khusus. Itu berarti tidak bersaing dengan tenaga kerja lokal karena masing-masing memang memiliki tugas dan fungsi. Kalau soal kemampuan dan daya saing, saya yakin tenaga kerja lokal tidak kalah produktif,” ungkap Lepi.

Ia meminta agar pemerintah kabupaten Cianjur dapat menyeimbangkan kebijakan baru tersebut dengan lebih rutin meningkatkan kualitas menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, maupun pembekalan keterampilan lainnya kepada para tenaga kerja lokal agar tak kalah bersaing.

“Harus seimbang antara pembuatan regulasi dengan kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja lokal juga perlu diberi keterampilan khusus, apalagi kita tengah menghadapi MEA. Jangan sampai kalah bersaing dengan tenaga kerja asing,” kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Cianjur ini. (cr2/dep)